Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang semakin meningkat dengan pesat
dewasa ini, penggunaan alat-alat lalu lintas pembayaran giral (uang giral) seperti Cek,
Bilyet Giro, Nota Kredit, dan lain-lain sebagai alternatif pembayaran disamping uang
kartal dalam transaksi perdagangan dan jasa semakin lazim digunakan di Indonesia.
Kecenderungan para pelaku ekonomi dalam melakukan penyelesaian transaksi
perekonomian menggunakan dana yang tersimpan di rekening bank melalui proses kliring
dan penyelesaian akhir (setelmen) di bank sentral (Bank Indonesia) antara lain disebabkan
oleh adanya beberapa keunggulan pembayaran dengan menggunakan alat lalu lintas giral
dibandingkan dengan uang tunai, antara lain faktor efektivitas, efisiensi dan keamanan.
Sebagaimana diketahui dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999
tentang Bank Indonesia (UU BI), disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya dalam Pasal 8 UU BI,
disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran tersebut Bank Indonesia berwenang untuk :
a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa
sistem pembayaran;
b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan
tentang kegiatannya;
c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
Dalam kaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran sebagaimana
dimaksud di atas, Pasal 16 UU BI menyebutkan bahwa Bank Indonesia berwenang
mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.

Penyelenggaraan kliring antar bank tersebut dimaksudkan untuk mempermudah cara
pembayaran dalam upaya memperlancar transaksi perekonomian dengan perantaraan
perbankan (bank peserta kliring) dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai
penyelenggara kliring. Dengan adanya kliring diharapkan penggunaan alat-alat lalu lintas
pembayaran giral di masyarakat dapat meningkat sehingga otomatis akan meningkatkan
simpanan dana masyarakat di Bank yang dapat dipergunakan oleh bank untuk membiayai
sektor-sektor produktif di masyarakat.
Ilustrasi perbedaan efektivitas dan efisiensi penyelesaian akhir (setelmen) atas transaksi
antar bank dengan melalui proses kliring dan tidak melalui proses kliring dapat dilihat
pada gambar di bawah ini:

Dari ilustrasi gambar di atas, tampak bahwa penyelesaian transaksi antar bank tanpa
menggunakan mekanisme kliring meskipun tetap dapat diselesaikan namun tidak efektif
dan efisien sehingga dapat meningkatkan biaya dan keterlambatan dalam penyelesaian
transaksi (settlement lag). Hal tersebut terlihat kontras dengan penyelesaian transaksi antar
bank melalui kliring yang jauh lebih efektif dan efisien. Adapun ilustrasi pembayaran
dengan menggunakan alat pembayaran giral yang penyelesaiannya dilakukan melalui
kliring adalah sebagaimana tampak dalam ilustrasi gambar berikut ini.

Secara umum manfaat yang dapat ditarik oleh berbagai pihak yang terkait dengan sistem
pembayaran dengan adanya penyelenggaraan kliring untuk transaksi antar bank dimaksud
adalah:
a. Bagi masyarakat, memberikan alternatif dalam melakukan suatu pembayaran
(transfer of value) efektif dan efisien dan aman.
b. Bagi bank, merupakan salah satu advantage service kepada nasabah, menjadi fee
based income, juga dapat menjadi salah satu upaya dalam menggalang dana pihak
ketiga (nasabah) untuk kepentingan portfolio fund.
c. Bagi Bank Sentral sebagai penyelenggara, dapat secara cepat dan akurat mengetahui
kondisi keuangan suatu bank maupun transaksi-transaksi yang terjadi di masyarakat,
baik antar nasabah bank maupun antar bank sehingga dapat menentukan kebijakankebijakannya
secara lebih akurat dan tepat.

SEKILAS SEJARAH KLIRING DI INDONESIA
Perjanjian yang menyangkut sistem perhitungan penyelesaian hutang piutang melalui
mekanisme kliring untuk pertama kali terjadi di Indonesia pada tanggal 15 Februari 1909
antara 6 (enam) bank utama di Jakarta (saat itu bernama Batavia). Sistem ini dirasakan
sangat bermanfaat dalam memperlancar serta mempermudah perhitungan antar bank.
Enam bank utama yang menyelenggarakan perjanjian sistem perhitungan kliring ini adalah
Nederlandsche Handel Mij Factorij, De Hongkong & Shanghai Banking Corp, De
Chartered Bank of India Australia & China, De Nederderlandsch Indische Escompto Mij,
De Nederlandsch Indische Handelsbank, dan De Javasche Bank. Perhitungan kliring pada
saat itu dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu di gedung Fa. Rijnst & Vinju dibawah
pimpinan E. Th. Kal. Adapun perkembangan kegiatan kliring dapat digambarkan sebagai
berikut.
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral pada
waktu itu, pada Pasal 30 butir a. diatur bahwa Bank Indonesia membina perbankan dengan
jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan
menyelenggarakan kliring antar bank. Sesuai amanat Undang-undang dimaksud
penyelenggaraan kliring antar bank oleh Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut
Penyelenggara) telah diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No. 14/35/Kep/Dir/UPPB dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/8/UPG masingmasing
tertanggal 10 September 1981 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal.
Pada awalnya, pelaksanaan kliring di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia dilaksanakan
secara manual, yaitu suatu sistem perhitungan antar bank dimana pelaksanaan fungsi yang
meliputi perhitungan, pembuatan daftar, pemilahan, pengecekan, penyesuaian dan
distribusi warkat kliring dilakukan secara manual, baik oleh penyelenggara maupun oleh
bank peserta kliring.
Dalam perkembangannya, sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian nasional
khususnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia yang antara lain ditandai
dengan meningkatnya jumlah bank/kantor peserta kliring serta kuantitas maupun volume

warkat kliring yang dikliringkan, sistem penyelenggaraan kliringpun menjadi sangat
penting untuk ditingkatkan atau dikembangkan demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
kliring.
Khusus di wilayah kliring Jakarta, pertumbuhan baik jumlah warkat kliring maupun nilai
nominal rata-rata 6% per tahun, menyebabkan penyelenggaraan kliring secara manual
menjadi tidak efektif dan efisien lagi. Pada tahun 1990 dilakukan perubahan sistem
penyelenggaraan kliring lokal Jakarta dari sistem manual menjadi sistem otomasi kliring.
Sistem Otomasi adalah sistem perhitungan antar bank dimana pelaksanaan fungsi-fungsi
kliring seperti pemilahan, perhitungan, pembuatan laporan dll, dilakukan oleh
Penyelenggara dengan bantuan perangkat komputer, sedangkan pemilahan warkat
dilakukan dengan bantuan mesin baca pilah (reader sorter) yang dapat memilah +/- 1.000
(seribu) warkat per menit secara otomatis. Sementara itu di beberapa kota lain yang warkat
kliringnya relatif cukup banyak dilakukan perubahan sistem kliring dari sistem manual
menjadi sistem semi otomasi kliring lokal (SOKL). SOKL adalah sistem perhitungan antar
bank dimana penggabungan data, pembuatan daftar dan laporan serta bilyet saldo kliring
dilakukan oleh Penyelenggara secara komputerisasi, sedangkan kegiatan pengecekan,
penyesuaian dan distribusi warkat kliring dilakukan oleh masing-masing bank peserta
kliring secara manual.
Di tempat-tempat yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia dimana jumlah bank dan
volume warkat kliring relatif cukup banyak, penyelenggaraan kliring umumnya dilakukan
oleh bank pemerintah atau bank pembangunan daerah yang ditunjuk oleh Bank Indonesia
berdasarkan kesediaan dan kesiapan teknis maupun non teknis. Kebijakan ini ditempuh
agar sistem pembayaran yang efektif dan efisien melalui kliring tidak saja dinikmati oleh
masyarakat di kota-kota besar melainkan mencakup pula transaksi-transaksi masyarakat
melalui perbankan di kota-kota yang relatif kecil dan atau jauh dari pusat-pusat bisnis.
Dewasa ini. penyelenggaraan kliring di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia
meliputi 1 kota dengan sistem elektronik (Jakarta), 3 kota dengan sistem otomasi kliring
(Surabaya, Medan dan Bandung), dan 34 kota dengan SOKL. Sedangkan penyelenggaraan

kliring yang dilakukan oleh penyelenggara yang bukan merupakan Bank Indonesia
meliputi 23 kota dengan SOKL dan 41 kota dengan sistem kliring secara manual.
Semakin meningkatnya jumlah warkat kliring dari waktu ke waktu menyebabkan
meningkatnya tekanan-tekanan dalam kegiatan proses warkat kliring baik di bank peserta
kliring maupun di Penyelenggara. Hal tersebut diakibatkan adanya keterbatasan
kemampuan sarana kliring yang ada dibandingkan dengan peningkatan jumlah warkat
kliring. Pada gilirannya hambatan-hambatan dalam proses warkat kliring tersebut
menyebabkan terjadi keterlambatan dalam setelmen dan penyediaan informasi hasil
kliring.
Sebagaimana diketahui, gangguan yang terjadi dalam sistem pembayaran sangat berpotensi
untuk memperlemah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank. Gangguan
tersebut dapat pula merugikan lembaga lain yang terkait sehingga dapat menimbulkan efek
negatif yang berantai (systemic risk).
Untuk itu, sesuai dengan acuan pokok pengembangan sistem pembayaran nasional (Blue
Print Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia;1995) yang antara lain memuat visi,
kerangka kebijakan dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dalam menciptakan
sistem pembayaran nasional yang lebih efektif, efisien, handal dan aman, maka pada tahun
1996 konsep penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik dengan teknologi image
mulai dikembangkan oleh Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
Pada tanggal 18 September 1998, Bank Indonesia mencatat sejarah baru dalam bidang
sistem pembayaran dimana untuk pertama kalinya di Indonesia diresmikan penggunaan
Sistem Kliring Elekronik Jakarta (SKEJ) oleh Gubernur Bank Indonesia, DR. Syahril
Sabirin. Dengan sistem elektronis ini informasi warkat kliring dikirim secara elektronis dan
on-line dari Terminal Peserta Kliring (TPK) ke terminal penyelenggara (Sistem Pusat
Komputer Kliring Elektronik/SPKE) melalui Jaringan Komunikasi Data (JKD). Sementara
itu fisik warkat itu sendiri tetap diserahkan ke Bank Indonesia untuk dipilah oleh mesin
baca-pilah berdasarkan bank tertuju. Perhitungan kliring dan bilyet saldo kliring dilakukan
oleh Bank Indonesia berdasarkan data elektronis yang dikirim bank-bank peserta yang

kemudian dicetak dalam bentuk laporan dan didistribusikan kepada bank bersama-sama
dengan warkat yang telah dipilah oleh mesin baca-pilah. Sedangkan Kliring Pengembalian
tetap menggunakan sistem SOKL. Pada awal implementasi, jumlah peserta yang ikut serta
dalam kliring elektronis masih terbatas kepada 8 peserta kliring (BRI, BDN, BII, BCA, B.
Bali, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank dan Citibank) dan 2 peserta intern dari
Bank Indonesia (Bagian Akunting Thamrim dan Bagian Akunting Kota). Keikutsertaan
kantor-kantor bank dalam penyelenggaraan kliring elektronis dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kesiapan teknis masing-masing peserta. Bagi kantor-kantor bank yang belum
menjadi anggota SKEJ, perhitungan kliring tetap menggunakan sistem otomasi. Penerapan
sistem kliring elektronik secara menyeluruh baru diterapkan pada tanggal 18 Juni 2001.

SISTEM KLIRING

Istilah-Istilah Dalam Kliring
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005
tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, antara lain dalam Pasal 1 disebutkan halhal
sebagai berikut :
A. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998;
B. Bank Konvensional adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
C. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat
bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi
sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di
kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor
D. cabang pembantu syariah dan atau unit usaha syariah;
E. Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring
baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya
diselesaikan pada waktu tertentu.
F. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI, adalah
system Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring debet dan Kliring kredit yang
penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
G. Kliring Debet adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debet.
H. Kliring Kredit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer kredit.

I. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang menyelenggarakan Kliring
sebagai bagian dari SKNBI.
J. Penyelenggara Kliring Nasional, yang selanjutnya disebut PKN, adalah unit kerja di
Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan
SKNBI secara nasional.
K. Penyelenggara Kliring Lokal, yang selanjutnya disebut PKL, adalah unit kerja di
Bank Indonesia dan unit kerja di kantor Bank yang bertugas mengelola dan
menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
L. PKL BI adalah unit kerja di Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan
menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
M. PKL Selain BI adalah unit kerja pada kantor Bank yang memperoleh persetujuan
Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah
Kliring.
N. Peserta adalah kantor Bank Indonesia dan atau kantor Bank yang terdaftar pada PKN
dan atau PKL untuk mengikuti kegiatan SKNBI.
O. Data Keuangan Elektronik, yang selanjutnya disebut DKE, adalah data transfer dana
dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI.
P. Penyelesaian Akhir (settlement), yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir,
adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening giro Bank di Bank Indonesia
yang dilakukan berdasarkan perhitungan rekening giro Bank di Bank Indonesia yang
dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Bank yang
timbul dalam penyelenggaraan SKNBI.
Q. Warkat Debet adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban
nasabah atau Bank melalui Kliring Debet.
R. Penarik adalah pemilik rekening yang memerintahkan Tertarik untuk melakukan
pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya kepada
Pemegang dengan menggunakan cek atau biylet giro;

S. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan dari
Penarik;
T. Pemegang adalah Nasabah yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan
dana dari Penarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Tertarik;
U. Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak
Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik
karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup;
V. Daftar Hitam adalah suatu daftar yang berisi nama-nama Penarik Cek/Bilyet Giro
Kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berlaku selama 1 (satu) tahun
sejak tanggal penerbitan.

Kegiatan-Kegiatan Dalam Kliring
Penyelenggaraan kliring lokal terdiri dari 2 (dua) tahap yang meliputi kliring penyerahan
dan kliring pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus kliring.
A. Kliring Penyerahan
Kliring Penyerahan adalah bagian dari suatu siklus Kliring guna memperhitungkan
warkat dan atau DKE yang disampaikan oleh Peserta. Dalam kliring penyerahan,
peserta kliring akan menyerahkan warkat-warkat/DKE kliringnya baik warkat/DKE
debet maupun warkat/DKE kredit kepada penyelenggara/peserta lawan transaksinya
(lazimnya disebut dengan warkat/DKE keluar (outward clearing)) serta menerima
warkat/DKE debet maupun kredit dari penyelenggara/peserta lawan transaksinya
(lazimnya disebut warkat/DKE masuk (inward clearing).
Atas dasar penyerahan warkat/DKE kliring dimaksud, Penyelenggara akan
melakukan perhitungan kliring sehingga dapat menghasilkan Bilyet Saldo Kliring
dan berbagai bentuk laporan kliring yang dapat berguna bagi penyelesaian akhir
transaksi kliring ke rekening giro bank di Bank Indonesia dan pembukuan transaksi
kliring ke rekening nasabah bank.

B. Kliring Pengembalian (Retur)
Kliring Pengembalian adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan
warkat dan atau DKE debet kliring penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang
ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan
dan persyaratan penerbitannya.
 Retur Warkat Debet
Lazimnya warkat kliring debet yang ditolak oleh bank meliputi warkat Cek dan
Bilyet Giro, serta beberapa warkat Nota Debet. Untuk warkat Cek dan Bilyet
Giro, sesuai angka IV dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP
tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong,
terdapat 17 alasan penolakan Cek/Bilyet Giro yaitu :
1. Saldo tidak cukup;
2. Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri);
3. Persyaratan formal Cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi :
a. Tulisan “Cek”/”Bilyet Giro” dan Nomor Cek/Bilyet Giro yang
bersangkutan;
b. Nama Tertarik;
c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk
membayar/memindahbukukan dana atas beban Rekening Penarik;
d. Nama dan nomor Rekening Pemegang (khusus untuk Bilyet Giro);
e. Nama Bank penerima (khusus untuk Bilyet Giro);
f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun
dalam huruf selengkap-lengkapnya;
g. Tempat dan tanggal Penarikan;
h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel
sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk
Bilyet Giro).

4. Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai;
5. Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu
pengunjukkan;
6. Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu
penawaran;
7. Sudah Kadaluarsa;
8. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh Penarik;
9. Bea meterai belum dilunasi;
10. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen;
11. Stempel Kliring tidak ada;
12. Stempel Kliring tidak sesuai dengan Bank Penerima;
13. Endosemen pada Cek atas nama atau Cek atas order tidak ada;
14. Warkat diblokir pembayarannya (surat keternagan Kepolisian terlampir);
15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran
terlampir);
16. Warkat bukan untuk kami;
17. Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.
Dalam hal Tertarik (bank yang menatausahakan rekening nasabah) melakukan
penolakan Cek/Bilyet Giro berdasarkan alasan pada angka 1 (saldo tidak
cukup) atau angka 2 (rekening telah ditutup) yang dilakukan melalui kliring,
Tertarik wajib menatausahakan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong Pemilik
Rekening serta mengembalikan Cek/Bilyet Giro yang ditolak kepada
Pemegang. Selanjutnya untuk keperluan penatausahaan Cek/Bilyet Giro
Kosong di Bank Indonesia, Tertarik wajib membuat, menatausahakan dan
menyampaikan dokumen-dokumen kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi
sebagai berikut :
1. Surat Keterangan Penolakan (SKP), yaitu surat yang ditujukan krpada
Pemegang yang berisi informasi alasan penolakan atas suatu Cek/Bilyet
Giro yang diunjukkan kepada Tertarik pada suatu tanggal tertentu baik

karena dananya tidak cukup maupun karena alasan lainnya (17 alasan
penolakan);
2. Surat Peringatan atau Surat Pemberitahuan, yaitu surat yang ditujukan
kepada Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong agar menyadari kemungkinan
dilakukannya penutupan atas rekeningnya dan pencantuman nama
Penarik dalam Daftar Hitam, yang dapat terdiri dari :
a. Surat Peringatan I (SP-I) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong
Pertama, yang berisi peringatan agar Penarik tidak menarik
Cek/Bilyet Giro Kosong lagi;
b. Surat Peringatan II (SP-II) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro
kosong kedua, yang mengingatkan bahwa bank akan melakukan
penutupan rekening dan mencantumankan nama Penarik dalam
Daftar Hitam jika Penarik menarik Cek/Bilyet Giro Kosong untuk
ketiga kalinya;
c. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR), yaitu surat yang
berisi informasi terjadinya penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang
memenuhi kriteria untuk masuk dalam Daftar Hitam (menarik
Cek/BG kosong 3 lembar atau lebih dalam kurun waktu 6 bulan
atau menarik Cek/BG Kosong 1 lembar dengan nominal di atas Rp.
1 milyar) dan pemberitahuan telah dilakukannya penutupan
rekening Penarik, perintah untuk mengembalikan sisa buku
Cek/Bilyet Giro yang belum terpakai, pencantuman nama Penarik
dalam Daftar Hitam serta dihentikannya hubungan rekening koran
Penarik dengan bank.
3. Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong, yaitu daftar yang
berisi nama-nama Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong yang wajib
disampaikan oleh Tertarik kepada Penyelenggara Kliring sebagai
pengganti tembusan SKP untuk keperluan Tata Usaha Cek/Bilyet Giro
Kosong di Bank Indonesia.

 Retur Warkat Kredit
Dalam hal terdapat warkat kredit dan atau DKE kredit yang tidak dapat
diperhitungkan ke rekening nasabah penerima, misalnya karena adanya
kesalahan pengisian sandi peserta, nomor rekening atau jumlah nominal maka
penolakannya wajib dilakukan melalui kliring penyerahan berikutnya segera
setelah diketahui adanya kesalahan dimaksud dan tidak melalui Kliring
Pengembalian.

Sistem Kliring
Saat ini penyelenggaraan kliring lokal di Indonesia dilakukan dengan menggunakan 4
(empat) macam sistem kliring, yaitu :
A Sistem manual;
Sistem Manual adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan
perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring serta pemilahan warkat dilakukan
secara manual oleh setiap peserta. Pada proses Sistem Manual, perhitungan kliring
akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh Peserta kliring.
B Sistem Semi Otomasi;
Sistem Semi Otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam
pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara
otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta.
Pada proses Sistem Semi Otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada DKE
yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan.
C Sistem Otomasi;
Sistem Otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan
perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring dan pemilahan Warkat dilakukan oleh
Penyelenggara secara otomasi. Pada proses Sistem Otomasi, perhitungan kliring akan

didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang
dikliringkan oleh peserta kliring.
D Sistem Kliring Nasional.
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI adalah
sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring debet dan Kliring kredit yang
penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
Penyelenggaraan SKNBI tunduk pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005
tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia tanggal 22 Juli 2005. SKNBI untuk
pertama kalinya diimplementasikan di wilayah kliring Jakarta pada tanggal 29 Juli
2005. Sampai dengan akhir tahun 2005, seluruh wilayah kliring di Jawa Barat telah
diimplementasikan SKNBI. Pelaksanaan implementasi SKNBI untuk wilayah kliring
lainnya akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2007.
IV. SISTEM MANUAL
Saat ini pengaturan mengenai sistem manual terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia
No. 2/7/DASP tanggal 24 Februari 2000 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara
Manual. Pada sistem Manual, pelaksanaan fungsi-fungsi kliring seluruhnya dilakukan
secara manual, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
A. Perhitungan kliring dan pemilahan/penyampaian warkat dilakukan oleh semua
peserta;
B. Pembuatan dan pencocokan rincian Daftar Warkat Kliring, penyusunan Neraca
Kliring serta pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan oleh Peserta;
C. Penyusunan Neraca Kliring Penyerahan dan Pengembalian Gabungan dilakukan oleh
Penyelenggara;
D. Identitas peserta menggunakan nomor urut kelompok;
E. Menggunakan warkat baku, namun dapat menggunakan standar kertas sekuriti yang
lebih rendah bila dibandingkan dengan warkat baku pada sistem otomasi dan
elektronik;

F. Kesalahan perhitungan lebih sering terjadi;
G. Memiliki wakil peserta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang mempunyai
kewenangan untuk membuat, mengubah dan menandatangani Daftar Warkat Kliring
Penyerahan/Pengembalian, Neraca Kliring Penyerahan/Pengembalian, Bilyet Saldo
Kliring serta menandatangani dan mencantumkan nama jelas sebagai tanda terima
pada Daftar Warkat Kliring Penyerahan/Pengembalian yang diterima dari peserta
lain.

V. SISTEM SEMI OTOMASI (SOKL)
Saat ini pengaturan mengenai sistem semi otomasi (SOKL) terdapat dalam Surat Edaran
Bank Indonesia No. 2/8/DASP tanggal 4 Mei 2000 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal
Secara Semi Otomasi. Pada sistem Semi Otomasi, pelaksanaan fungsi-fungsi kliring telah
dilakukan dengan menggunakan sarana komputer, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
A. Peserta merekam data setiap lembar warkat yang akan dikliringkan kedalam disket;
B. Perhitungan kliring dilakukan oleh penyelenggara dibantu komputer;
C. Pembuatan Daftar Kliring oleh peserta;
D. Rekapitulasi, neraca dan Bilyet Saldo Kliring dibuat oleh penyelenggara;

E. Perhitungan baik oleh penyelenggara maupun oleh peserta dibantu komputer;
F. Identitas peserta menggunakan sandi bank;
G. Pemilahan/penyampaian warkat melibatkan semua peserta;
H. Menggunakan warkat baku namun dengan standar kertas sekuriti yang lebih rendah
dibandingkan sistem otomasi dan elektronik;
I. Kesalahan perhitungan dapat diminimalkan;

Kriteria SOKL
Kriteria penerapan SOKL di Kantor Bank Indonesia/bank penyelenggara :
1. Peserta telah memiliki PC;
2. Jumlah peserta dan volume warkat kliring cukup banyak sehingga penyelenggaraan
kliring secara manual dipandang tidak lagi efisien dan efektif;

3. Kondisi listrik di kota tersebut cukup baik dan didukung fasilitas back up yang
memadai;
4. Petugas kliring maupun penyelenggara telah memperoleh pelatihan mengenai Semi
Otomasi Kliring Lokal (SOKL).
Keuntungan Penyelenggaraan Kliring SOKL
Keuntungan sistem SOKL dibandingkan sistem manual adalah :
1. Tidak memerlukan pengisian formulir secara manual;
2. Meringankan beban administrasi peserta kliring;
3. Akurasi dan keamanan data terjamin;
4. Tidak perlu terlalu lama berada di ruang kliring penyelenggara;
5. Jumlah petugas kliring bank dapat diefisienkan;
6. Penyerahan warkat kliring bank dapat dilakukan secara berangsur-angsur selama belum
melampaui batas waktu yang ditetapkan;
7. Hasil perhitungan kliring baik Kliring Penyerahan, Kliring Pengembalian (retur)
maupun bilyet saldo dapat diproses lebih cepat dan akurat;
8. Waktu pelayanan kepada nasabah dapat diperlonggar;
9. Program Kliring Retur dapat digabungkan dengan administrasi cek/bilyet giro kosong.
VI. SISTEM OTOMASI
Saat ini pengaturan mengenai Sistem Otomasi terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia
No. 4/7/DASP tanggal 7 Mei 2002 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Otomasi.
Pada sistem otomasi ini pemrosesan warkat kliring dilakukan dengan menggunakan mesin
baca pilah (reader sorter) yang telah memiliki fasilitas image warkat. Dengan fasilitas
image warkat tersebut, setiap warkat yang diproses pada mesin reader sorter akan
ter”tangkap” image warkatnya baik bagian depan maupun belakang.
Pelaksanaan fungsi-fungsi kliring seperti pemilahan dan perhitungan warkat dibantu oleh
mesin baca pilah (reader-sorter) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pemilahan warkat, penyesuaian dan pengecekan warkat dilakukan oleh
penyelenggara
B. Laporan kliring dibuat dan dicetak oleh penyelenggara menggunakan mesin baca
pilah (reader sorter) dan komputer mainframe
C. Distribusi warkat dilakukan oleh penyelenggara
D. Identitas peserta menggunakan sandi bank
E. Hasil perhitungan kliring lebih cepat dan akurat dibandingkan sitem manual dan
SOKL
F. Informasi hasil kliring dapat lebih cepat diketahui oleh peserta kliring dengan
menggunakan fasilitas Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh/SIKJJ dan Pusat
Informasi Pasar Uang/PIPU (khusus KP Jakarta) dan yang dapat diakses secara on
line.

Dalam upaya memperluas dan memperlancar lalul lintas pembayaran giral sebagai salah
satu tugas Bank Indonesia, sistem penyelenggaraan kliring senantiasa dikembangkan agar
dapat terwujud sistem dan proses kliring yang lebih efektif dan efisien.
Sehubungan dengan perkembangan pembayaran giral di Jakarta yang ditandai dengan
adanya pertumbuhan jumlah warkat kliring yang mencapai 6% per tahun dan pertambahan
jumlah kantor bank yang cukup significant (pada waktu itu), menyebabkan pelaksanaan
kliring secara manual di Jakarta terasa semakin sulit. Sehubungan dengan hal tersebut
Direksi Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988
telah memutuskan untuk mengotomasikan penyelenggaraan kliring lokal dan membakukan
warkat kliring di Jakarta. Implementasi sistem otomasi di Jakarta untuk pertama kalinya
terjadi pada tanggal 4 Juni tahun 1990.
Dalam sistem otomasi, penyelenggaraan kliring memerlukan tersedianya warkat
baku otomasi kliring sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia
No.3/27/DASP tanggal 12 Desember 2001 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan
Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti
Beberapa keuntungan penerapan penyelenggaraan kliring secara otomasi adalah
penyelesaian kliring dapat dilakukan secara cepat dan tidak terlalu terpengaruh oleh
bertambahnya jumlah warkat yang diperhitungkan sepanjang volumenya masih sesuai
dengan kapasitas mesin reader sorter. Disamping itu penyelenggara dapat memberikan
fasilitas yang lebih baik kepada peserta antara lain dengan fasilitas pilah warkat kepada
kantor cabang bank peserta. Selain itu kesalahan perhitungan kliring dapat diminimalkan
dibandingkan dengan penyelenggaraan secara manual.

SUMBER :

http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Edukasi/Sistem+Pembayaran/edukasisp2.htm