Mendukung Usaha Kecil dan Menengah
Mengapa UKM ?
Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu kekuatan pendorong
terdepan dan pembangunan ekonomi. Gerak sektor UKM amat vital
untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UKM
cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang
surut dan arah permintaan pasar. Mereka juga menciptakan lapangan
pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, dan mereka
juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam
ekspor dan perdagangan.
Karena itu UKM merupakan aspek penting dalam pembangunan
ekonomi yang kompetitif.
Di Indonesia, sumber penghidupan amat bergantung pada sektor
UKM. Kebanyakan usaha kecil ini terkonsentrasi pada sektor
perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan
produk kayu, serta produksi mineral non-logam. Mereka bergerak
dalam kondisi yang amat kompetitif dan ketidakpastian; juga amat
dipengaruhi oleh situasi ekonomi makro. Lingkungan usaha yang
buruk lebih banyak merugikan UKM daripada usaha besar.
Secara keseluruhan, sektor UKM diperkirakan menyumbang sekitar
lebih dari 50% PDB (kebanyakan berada di sektor perdagangan dan
pertanian) dan sekitar 10 % dari ekspor. Meski tidak tersedia data
yang terpercaya, ada indikasi bahwa pekerja industri skala menengah
telah menurun secara relatif dari sebesar 10 % dari keseluruhan
pekerja pada pertengahan tahun 1980an menjadi sekitar 5 % di akhir
tahun 1990an. Dibandingkan dengan negara maju, Indonesia
kehilangan kelompok industri menengah dalam struktur industrinya.
Akibatnya disatu sisi terdapat sejumlah kecil perusahaan besar dan di
sisi lain melimpahnya usaha kecil yang berorientasi pasar domestik.
Kesempatan untuk Berkembang
1. Kurangi Regulasi yang membebani. Dengan menguatnya era
desentralisasi, lebih dari 400 pemerintah daerah mengeluarkan
sejumlah aturan usaha yang menghambat pertumbuhan dan gerak
usaha. Penyederhanaan regulasi mungkin dapat memberikan
keuntungan yang lebih besar bagi UKM.
Peraturan daerah. Di banyak tempat, desentralisasi memungkinkan
pemerintahan daerah (sub-nasional) untuk dapat meningkatkan beban
kepada usaha lokal sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah, seperti pajak periklanan yang mana
dimasukkan pula tanda DILARANG MEROKOK dan PINTU DARURAT
(FIRE EXIT); atau diperlukannya izin yang membolehkan wanita
bekerja di malam hari. Sejumlah regulasi telah mengurangi daya saing
UKM karena mereka harus menghabiskan sejumlah uang dan waktu
untuk dapat memenuhi regulasi tersebut daripada menggunakan
sumber daya yang terbatas itu untuk aktivitas yang lebih produktif.
Lebih lanjut, suatu penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang
berlebihan tidak akan menciptakan tambahan pendapatan daerah
dalam jangka panjang. Hal itu malah menjadikan insentif bagi UKM
untuk tetap berada di sektor informal.
Saat ini amat penting bagi pemerintah untuk menghilangkan
kerancuan perundangan-undangan yang timbul akibat adanya
UKM telah berjuang semenjak krisis
Karena secara alamiah lebih dinamis ketimbang perusahaan besar,
UKM diperkirakan akan tumbuh lebih cepat setelah krisis ekonomi
belakangan ini di Indonesia. Sayangnya hasil studi menunjukkan
bahwa usaha kecil tumbuh lebih cepat sebelum tahun 1998 dari pada
sesudah tahun 1998*. Seandainya pertumbuhan ekonomi menjadi
prioritas bagi Indonesia, adalah penting untuk mengangkat isu-isu
yang menghambat pengembangan UKM.
* Makalah mengenai keuangan UKM dari JICA /DAI, 2004
Indonesia Policy Briefs – Gagasan untuk Masa Depan
keputusan presiden 28/2004 dan UU 22/1999 dan UU 25/1999. Meski
dalam bulan Oktober 2004, parlemen telah mengamandemen UU 22/
1999 dan UU 25/1999, UU tersebut masih menyisakan ketidakjelasan
mengenai peran dan tanggung jawab antara pemerintah nasional dan
daerah terkait dengan masalah pencatatan dan perizinan aktivitas
usaha. Ketidakjelasan seputar proses pencatatan dan perizinan
aktivitas usaha dapat menghambat investasi dan berdampak negatif
khususnya terhadap sektor UKM. Apa yang dibutuhkan saat ini adalah
program pinjaman bersubsidi berdampak pada pertumbuhan
ekonomi yang berkesinambungan atau pembangunan UKM di Indonesia.
Hal yang sering terjadi adalah sasaran kredit untuk UKM lebih
sering merusak daripada menolong akses bagi UKM untuk
memperoleh kredit. Program pinjaman bersubsidi telah merusak
sistem pinjaman komersial dan menciptakan kultur pengembalian
yang buruk. Hal ini mengurangi insentif bagi bank maupun lembaga
keuangan bukan bank untuk melirik sektor ini sebagai tempat usaha
yang menguntungkan. Sebagian besar direktur BPR mengatakan
bahwa pinjaman bersubsidi telah mengganggu sistem peminjaman
komersial; sekalipun jika pemberian pinjaman bantuan tersebut hanya
diberikan sekali. Seorang direktur BPR berkomentar bahwa
“masyarakat yang biasanya menggunakan pinjaman yang bersifat
komersial kini mengharapkan lebih banyak kesempatan subsidi dana
tanpa pengembalian. Dalam Jangka panjang, pendekatan subsidi
semacam ini dapat menghancurkan lembaga keuangan mikro
komersial (termasuk BPR), serta berpotensi menghambat
kemungkinan penyediaan jasa keuangan bagi peminjam di luar daerah
perkotaan yang merupakan tujuan dari usaha komersial perbankan.
Dengan jaringan perbankan yang luas, Indonesia membuat iri banyak
negara-negara berpendapatan menengah. BPR menyediakan
kesempatan pendanaan bagi UKM yang berada di perkotaan maupun
di perdesaan. Pemerintah dapat membantu meningkatkan arus modal
kepada sektor usaha melalui BPR, dengan proses liberalisasi gradual.
Hal ini akan memberikan kesempatan bagi BPR untuk tumbuh dengan
cepat dan tetap menerapkan sejumlah regulasi yang baik serta kontrol
yang sesuai dengan regulasi perbankan komersial saat ini.
UKM seringkali menghadapi kesulitan dalam hal memenuhi
persyaratan jaminan perbankan. Karena kecilnya usaha mereka,
mereka cenderung tidak memiliki tanah atau sumber daya penting
lainnya untuk melindungi aset keuangan mereka. Ketika perbankan
menerapkan peminjaman yang didasari pada arus kas, pemerintah
harus menciptakan lingkungan yang dapat memunculkan perusahaan
sewa beli (leasing) maupun anjak piutang (factoring), yang dapat
membantu UKM untuk mendapatkan akses modal tanpa harus ada
sejumlah jaminan pinjaman yang besar.
3. Reformasi Pajak-Administrasi PPN dan pengembalian pajak
(restitusi) secara tepat. UKM lebih sensitif terhadap perubahan (variasi)
arus kas (dana) ketimbang usaha yang besar karena usaha besar
Dampak Deregulasi
Deregulasi perizinan dan penyederhanaan
pencatatan usaha, akan menciptakan tambahan
pertumbuhan ekonomi sebesar 0.25 %PDB.
Bagi Indonesia angka tersebut berarti US$ 434 juta
yang bertambah dalam PDB
arahan baru yang dapat menyelesaikan pertanyaan fundamental
berkaitan dengan peran serta tanggung jawab antara pemerintahan
nasional dan lokal dalam hal aktivitas usaha.
Sejumlah kementrian dan lembaga pemerintahan bersaing dalam
mengelola proses desentralisasi, termasuk diantaranya Departemen
Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan Bappenas. DPOD dan Tim
Keppres 157 dibentuk dengan maksud untuk mengkoordinasikan
kebijakan desentralisasi, tetapi mereka tidak diberikan kekuasaan
otoritas untuk dapat menghasilkan kebijakan. Hal ini menyebabkan tidak
konsistennya implementasi kebijakan pada pemerintahan pusat, yang
menciptakan ketidakjelasan pada pemerintahan daerah, serta terjadinya
tumpang tindih sumber daya dan upaya yang semestinya tidak perlu
terjadi. Pemerintahan pusat harus menggunakan pengaruhnya untuk
mengakhiri pajak daerah yang menghambat aktifitas usaha, serta
memperjelas peraturan mengenai aktivitas usaha. Salah satu bagian dari
reformasi ini termasuk menciptakan kelembagaan satu atap yang
diberikan sejumlah otoritas dalam regulasi aktivitas usaha, serta
mewajibkan dilakukannya pengkajian mengenai dampak peraturan
untuk menilai undang-undang usaha yang baru. Fungsi koordinasi yang
kuat oleh lembaga kepresidenan dalam mengelola isu-isu desentralisasi
antar departemen dapat memberikan kepemimpinan yang dibutuhkan
oleh permasalahan tersebut.
Registrasi usaha
Secara rata-rata dibutuhkan sekitar 151 hari serta 12 prosedur dan
memakan biaya sekitar 130,7 persen pendapatan perkapita untuk
memulai usaha di Indonesia. Dampaknya bagi dunia usaha ada dua:
pemerintah menghambat investor asing, yang mana mereka
berkontribusi kepada UKM dalam hal penyediaan akses pasar; serta
mendorong pengusaha domestik untuk berusaha secara informal
ketimbang mentaati proses registrasi dan perizinan. Mempersingkat
proses registrasi usaha akan mendorong UKM untuk mendaftarkan
usaha mereka menjadi usaha formal. Pemerintah harus mengurangi
persyaratan registrasi dan menyederhanakan prosesnya.
2. Akhiri Program Pinjaman Bersubsidi bagi UKM dan Bentuk Sarana
Pendanaan Baru. Saat ini sedikit bukti yang dapat menunjukkan bahwa
Waktu untuk memulai usaha (Hari)
Mendukung Usaha Kecil dan Menengah
memiliki sumber daya yang besar untuk sewaktu-waktu diambil ketika
terjadi kekurangan dana. Dalam kenyataannya pengembalian
(restitusi) pajak pendapatan dimuka dan PPn tidak bekerja dan lebih
membebani UKM. Karena pengembalian pajak relatif jarang diterima,
atau datang setelah 24-36 bulan lebih lama, hal ini menyebabkan
mengecilnya likuiditas yang sebenarnya tidak diinginkan dalam
aktivitas usaha. Likuditas tersebut dapat digunakan dengan lebih baik
untuk mengelola investasi yang lain. Pemerintah semestinya
mengimplementasikan sistem pengembalian pajak (restitusi) yang
lebih cepat, menghilangkan kebijakan pajak pra-bayar yang didasarkan
pada pendapatan masa lalu dan beralih kepada sistem pajak dimana
dunia usaha membayar pajak pendapatan yang telah diprediksikan
sebelumnya dengan pengenaan bunga jika pajak yang dibayarkan jauh
dibawah yang sebenarnya.
4. Mendorong aktivitas subkontrak melalui reformasi bidang
ketenagakerjaan. Agar dapat berkompetisi secara efektif, UKM dituntut
untuk dapat menekan biaya produksi mereka dengan mengadopsi
teknologi usaha yang tepat guna. Aktivitas subkontrak adalah jalan
yang paling umum ditempuh untuk menekan sejumlah biaya dan ini
telah berperan penting dalam kesuksesan integrasi UKM ke dalam
usaha yang lebih dinamis, yaitu sektor industri yang berorientasi
ekspor, seperti yang terjadi di Jepang dan Republik Korea. Aktivitas
subkontrak sampai saat ini belum meluas di Indonesia. Kenyataan
yang terjadi, kebanyakan kesempatan pasar ini terhambat karena
kebijakan yang ada secara efektif mencegah UKM untuk menjadi
subkontraktor bagi perusahaan lain kecuali untuk aktivitas yang
dirasakan hanya sebagai penunjang bagi aktivitas perusahaan.
Peraturan yang mengurangi pilihan untuk aktivitas subkontrak, telah
mengurangi kesempatan bagi UKM untuk mendapatkan akses penting
dan menguntungkan pada sejumlah pangsa pasar potensial, serta
menghambat pertumbuhan sektor UKM. Pemerintah harus mengkaji
ulang peraturan mengenai ketenagakerjaan dan khususnya UU no 13
tahun 2003 pasal 65 dimana pemerintah memberikan pengertian
tentang pekerjaan apa yang boleh dan tidak boleh menggunakan
aktifitas outsource.
5. Secara Aktif Mendukung Pendidikan Bisnis. Pendidikan bisnis dan
pendidikan professional di Indonesia saat ini telah tertinggal. Agar
masyarakat dapat memiliki semangat kewirausahaan, upaya-upaya
baru dan radikal yang mengarah kepada pendidikan lebih tinggi dalam
skala besar tertentu amat sangat dibutuhkan. Kurikulum harus terfokus
kepada pengembangan nilai-nilai kewirausahaan, kebudayaan,
promosi terhadap inovasi, penguasaan keahlian manajerial yang modern
dan spesialisasi profesi. Pemerintah dapat mendorong
perkembangan UKM melalui skema pendidikan yang lebih baik, yang
terbagi dalam dua bidang:
Pertama, Pemerintah harus memasukkan pendidikan dasar bisnis yang
baik dan berkualitas ditingkat SMU dan Perguruan Tinggi Keahlian bisnis
yang sangat mendasar dan sangat dibutuhkan adalah: akuntansi dan
keuangan, perencanaan bisnis, sumber daya manusia, hukum dan
asuransi, pemasaran dan penjualan, keahlian operasional dan teknologi.
Kedua, Pemerintah harus mendorong investasi dalam bidang institusi
pelatihan swasta yang memberikan berbagai macam pelatihan bisnis
khusus jangka pendek yang modern. Institusi-institusi ini dapat
membantu manajemen UKM untuk mencapai tingkat efisiensi dan
produktivitas yang lebih tinggi serta memperkenalkan teknik
operasional yang baru.
6. Membuat Perangkat Kebijakan untuk Meningkatkan Akses Terhadap
Pelayanan Pembiayaan Mikro. Pembiayaan mikro dapat mendukung
UKM yang paling kecil dan paling rentan. Keadaan pembiayaan mikro
yang kuat tentunya akan memberikan sumbangan terhadap
perkembangan dan pertumbuhan UKM. Untuk memfasilitasi
terbentuknya keadaan tersebut, pemerintah perlu menyelesaikan dan
mengajukan RUU Pembiayaan Mikro kepada DPR. Keterkaitan antara
perusahaan penyedia pembiayaan mikro non- bank dengan sektor
perbankan formal harus dikembangkan. Pengawasan yang layak
terhadap perusahaan pembiayaan mikro bukan bank juga harus diatur.
Pengalaman sebelumnya yang berkenaan dengan pengawasan
perusahaan-perusahaan pembiayaan ini harus dievaluasi, sehingga
ketika UU Pembiayaan Mikro telah rampung dan keseluruhan organ
pengawasannya pun telah tersedia maka upaya untuk memfokuskan
dan meningkatkan skala kemampuan dapat dicapai. Draf Revisi UU
Koperasi juga harus diterapkan untuk memberikan kerangka kerja
yang lebih baik untuk KUK; termasuk didalamnya keharusan akan
adanya audit eksternal dan pengawasan untuk koperasi simpan
pinajm. Pemerintah harus memimpin proses ini dan menunjuk satu
(institusi / departemen) yang akan bertanggung jawab dalam kebijakan
dan peraturan pembiayaan mikro. Sampai saat ini belum ada yang
bertanggung jawab dan hal ini mengarah pada ketidakjelasan kebijakan
dan minimnya tindakan yang dilakukan.
7. Mencari Peluang Lain Untuk Mengembangkan Infrastruktur
Komunikasi Yang Lebih Baik., Negara tetangga Indonesia, Singapura,
telah memancang masa depannya dalam bidang akses informasi dan
saat ini tengah melakukan investasi sumber daya yang cukup besar
dalam hal konektivitas dan akses data. Pemerintah dapat mencari
pilihan-pilihan yang tersedia untuk akses data skala besar di Indonesia.
Akses tersebut telah tersedia di beberapa negara lain yang memiliki
penduduk pedesaan yang besar seperti India, dimana akses data dan
suara telah tersedia dengan biaya yang rendah untuk jutaaan orang.
Infrastruktur seperti ini seharusnya tidak memerlukan dukungan
pembiayaan dari pemerintah karena upaya ini telah sukses
dilaksanakan dimana-mana melalui usaha komersial.
Menetapkan Target
Pemerintahan yang baru harus mempertimbangkan kebutuhan untuk
melakukan identifikasi target utama dalam pengembangan sektor UKM.
Target-target ini dapat dipublikasikan dan dilaporkan secara rutin.
Contoh-contoh target, antara lain:
• Mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan
pendaftaran bisnis dalam jumlah tertentu:
• Mendirikan sebuah dewan tingkat tinggi yang akan bekerja secara
khusus dalam memberikan klarifikasi wilayah kewenangan
pemerintah nasional dan daerah.
• Mengakhiri program pinjaman bersubsidi.
• Mempromosikan perangkat peraturan yang mendukung investasi
Indonesia Policy Briefs – Gagasan untuk Masa Depan
perusahaan sewa-beli dan anjak piutang, mengingat adanya
peningkatan dalam usaha keuangan tersebut setiap tahun sampai
dengan lima tahun mendatang.
• Melakukan reformasi terhadap sistem pengembalian pajak
sehingga pengembalian dapat diterima dalam tempo 30 hari sejak
pengajuan permohonan.
• Melakukan reformasi peraturan ketenagakerjaan sehingga terjadi
peningkatan subkontrak pada perusahaan swasta dalam tiga tahun
ke depan
• Menciptakan insentif dalam kebijakan yang mendorong investasi
dibidang pusat pelatihan bisnis swasta.
• Memastikan semua pelajar lulusan SMU telah menempuh enam
bulan pengenalan mengenai operasi bisnis dan pembiayaan bisnis.
“Pelajar yang baru lulus dari sekolah-sekolah lokal tidak
memiliki keahlian yang cukup untuk bekerja. Saya
memiliki pusat pelatihan sendiri untuk melatih mereka.
Pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan
untuk dapat memproduksi tenaga kerja yang
mempunyai keahlian.”
Mr. Hendri A Sukandro; PT Multi Mineral, Medan dalam
Voices of the Private Sector, IFC 2004
2. Meningkatkan Infrastruktur Bagi Akses Terhadap Informasi
Pemerintah dapat mencari pilihan-pilihan yang tersedia mengenai
akses data skala besar di Indonesia, seperti misalnya yang telah ada di
India. Dalam 100 hari pertama pemerintah dapat melakukan penelitian
dalam penerapan reformasi infrastruktur teknologi untuk mendukung
bisnis dan pendidikan.
3. Mendirikan Sebuah Dewan Tingkat Tinggi Dalam Pembiayaan UKM
Dewan ini akan mengajak berbagai pihak terkait untuk bersama-sama
duduk didalamnya, seperti Bank Indonesia, Bank swasta dan
pemerintah, BPR, LPD dan pihak lain dalam mengembangkan rencana
dalam memfasilitasi pembiayaaan UKM yang lebih baik. Dewan ini juga
akan mencari peluang-peluang yang mungkin ada dan potensi akan
munculnya hambatan dalam regulasi yang berkenaan dengan sumbersumber
pembiayaan yang inovatif seperti sewa-beli dan anjak piutang.
4. Menunjuk Sebuah Kementerian Untuk Melakukan Koordinasi
Pengembangan Pembiayaan Mikro. Belakangan ini belum ada
kementerian yang ditunjuk untuk mengurus pembiayaan mikro.
Kementerian tersebut akan bertanggung jawab dalam penyusunan
kebijakan dan pengaturan pembiayaan mikro. Kementerian ini juga
harus bertanggung jawab dalam menyusun revisi UU pembiayaan
mikro dan membahasnya dengan DPR sampai menjadi UU.
5. Membentuk Sebuak Komite Koordinasi Untuk Memperjuangkan
Reformasi Peraturan Bisnis
Dalam 100 hari pertamanya, pemerintah harus membentuk sebuah
komite koordinasi, yang menjadi bagian dari kantor kepresidenan,
untuk mengambil alih tanggung jawab dalam menangani isu-isu
desentralisasi lintas kementerian. Komite koordinasi ini akan
melakukan identifikasi terhadap permasalahan terbesar dalam
regulasi, khususnya hal-hal yang terkait dengan koordinasi nasional
dan daerah serta melakukan klarifikasi kewenangan melalui peraturan
yang mengikat.
6. Menyederhanakan Proses Pembayaran Pajak
Mengisi formulir pajak adalah tugas yang tidak mudah untuk
kebanyakan pemilik bisnis kecil dan menengah. Pemerintahan yang
baru dapat melakukan telaah terhadap kemungkinan penyederhanaan
pembayaran pajak bagi usaha kecil, mengurangi rentang waktu yang
dibutuhkan dalam membayar pajak dan mampu mendukung lebih
banyak perusahaan untuk mengajukan restitusi pajak
100 Hari Pertama
1. Mengembangkan Master Plan UKM
Pemerintahan yang baru dalam 100 hari pertama dapat
mengembangkan sebuah “master plan UKM” (mungkin dapat disebut
dengan UKM21), yang akan memfokuskan diri dalam menggerakkan
usaha mikro, kecil dan menengah Indonesia menuju abad 21.
Pengembangan rencana tersebut membutuhkan konsultasi dengan
pengusaha lokal dan stakeholder yang berkaitan dengan
pengembangan UKM, serta analisa mengenai kebijakan-kebijakan yang
penting dan perangkat perundang-undangan yang akan menghasilkan
sejumlah rekomendasi untuk melakukan perubahan prioritas dalam
periode tiga tahun ke depan. Rencana tersebut juga perlu melihat
model-model dukungan usaha untuk UKM di negara Asia lainnya,
seperti model UKM yang telah sukses diaplikasikan di Singapura dan
Malaysia. Rencana tersebut juga akan menetapkan target kunci
terhadap sektor-sektor usaha seperti agrobisnis, dimana Indonesia
mempunyai keuntungan kompetitif dan dimana perubahan kebijakan
dapat membantu bisnis bersaing secara global.

 

SUMBER : http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/SME.pdf