Latest Entries »

 

Tugas 2 (ilmu budaya dasar)

– Jelaskan mengapa terjadi perubahan suatu kebudayaan dari budaya bangsa timur ke budaya bangsa barat??

Jawab:

Perubahan Kebudayaan adalah perubahan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian diantara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga terjadi keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan.

Definisi-definisi perubahan kebudayaan banyak diutarakan pada sarjana sosiologi dan antropologi antara lain :

a. John Lewis Gilin dan John Philip Gilin

Perubahan kebudayaan adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima yang disebabkan oleh perubahan-perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk,ideology,maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat tersebut.

b. Samuel Koening

Perubahan kebudayaan menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehiudpan manusia. Modifikasi-modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab internal maupun eksternal.

c. Selo Sumardjan

Perubahan kebudayaan adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga keasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk didalamnya nilai-niali, sikap dan pola-pola berperilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

d. KIgssley Davis

Perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat.

 KEPRIBADIAN BANGSA TIMUR

Budaya secara harfiah berasal dari Bahasa Latin yaitu Colere yang memiliki arti mengerjakan tanah, mengolah, memelihara ladang (menurutSoerjanto Poespowardojo 1993).Menurut The American Herritage Dictionary mengartikan kebudayaan adalah sebagai suatu keseluruhan dari pola perilaku yang dikirimkan melalui kehidupan sosial, seniagama, kelembagaan, dan semua hasil kerja dan pemikiran manusia dari suatu kelompok manusia.Menurut Koentjaraningrat budaya adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan miliki diri manusia dengan cara belajar.

Budaya yang terdapat di dunia beraneka ragam.Bermacam-macam budaya dikarenakan perbedaan peradaban daerah itu masing-masing,selain itu juga karena letak geografis daerah tersebut.Manusia mendiami wilayah yang berbeda,ada yang di wilayah Barat,Timur Tengah,dan Timur.Berada di lingkungan yang berbeda membuat kebiasaan,adat istiadat ,budaya juga berbeda.perbedaan budaya tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya.Misalnya pada bangsa timur,bangsa timur dikenal sebagai bangsa yang ramah,bangsa yang mempunyai kepribadian baik,dan bangsa yang bersahabat.Banyak orang dari wilayah lain yang tertarik pada kebudayaan bangsa timur.

Kepribadian bangsa timur berbeda dengan kepribadian bangsa barat, dari wilayahnya, lingkungan, gaya hidup, kebudayaan dan kebiasaannya pun berbeda. menjelaskan tentang kepribadian bangsa timur,sudah jelas kita semua tau bahwa bangsa timur identik dengan benua Asia. Yang penduduknya sebagian besar berambut hitam dan berkulit sawo matang, dan sebagian pula berkulit putih dan bermata sipit.

Bangsa timur adalah bangsa yang dikenal sangat baik dan ramah, mempunyai sifat toleransi yang tinggi dan saling tolong menolong. Bangsa barat saat berkunjung ke wilayah negara timur, mereka pasti selalu berpendapat bahwa orang-orang timur itu baik dan ramah. Bangsa timur dalam berpakaian pun tergolong sopan. mereka pun sangat melestarikan budaya masing-masing dan mempunyai adat istiadat yang di junjung tinggi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebudayaan Bangsa Timur

Orang-orang timur mempunyai manner yang khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Bangsa timur sangat terkenal dengan hospitality atau keramahtamahannya terhadap orang lain bahkan orang asing sekalipun.  Bagaimana mereka saling memberikan salam, tersenyum atau berbasa basi menawarkan makanan atau minuman. Bangsa timur juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma norma yang tumbuh di lingkungan masyarakat mereka. Contohnya saja nilai kesopanan. Di beberapa negara di Asia ada cara dimana kita harus menundukkan/membungkukkan badan 90 derajat pada orang yang lebih tua atau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi secara finansial maupun pendidikannya untuk menunjukkan rasa hormat kita. 

Kepribadian bangsa timur juga identik dengan tutur kata yang lemah lembut dan sopan dalam bergaul maupun berpakaian. Orang-orang timur juga sangat mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan yang bersifat pribadi . Bangsa lain juga sangat suka dengan kepribadian bangsa timur yang tidak individualis, dan saling menghargai serta tolong menolong satu sama lain tanpa pamrih. Selain itu bangsa timur sangat menjaga tali silaturahmi atau kekeluargaan antar sesama. Bangsa timur juga terkenal mempunyai pribadi sebagai bangsa pekerja keras, mereka akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan individu mereka atau kebutuhan kelompok. Tingkat keagamaan atau religiusitas mereka juga tinggi, terlihat dari seringnya mereka melakukan ibadah. kepercayaan bangsa timur terhadap nenek moyang mereka juga masih kental hingga saat ini. bangsa timur juga terkenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan bangsanya.

Kebudayaan itulah yang mereka jadikan sebagai panutan mereka dalam berperilaku. Manusia mendiami wilayah yang berbeda, berada di lingkungan yang berbeda juga. Hal ini membuat kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan dan kepribadian setiap manusia suatu wilayah berbeda dengan yang lainnya. Namun secara garis besar terdapat tiga pembagian wilayah, yaitu : Barat, Timur Tengah, dan Timur. Kita di Indonesia termasuk ke dalam bangsa Timur, yang dikenal sebagai bangsa yang berkepribadian baik. Bangsa Timur dikenal dunia sebagai bangsa yang ramah dan bersahabat. Orang – orang dari wilayah lain sangat suka dengan kepribadian bangsa Timur yang tidak individualistis dan saling tolong menolong satu sama lain. Meskipun begitu, kebanyakan bangsa Timur masih tertinggal oleh bangsa Barat dan Timur Tengah
Kepribadian bangsa timur dapat diartikan suatu sikap yang dimiliki oleh suatu negara yang menentukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan.

Kepribadian bangsa timur pada umumnya merupakan kepribadian yang mempunyai sifat toleransi yang tinggi. Kepribadian bangsa timur, kita tinggal di Indonesia termasuk ke dalam bangsa timur, dikenal sebagai bangsa yang berkepribadian baik. Di dunia bangsa timur dikenal sebagai bangsa yang ramah dan bersahabat.

Bercerita tentang kepribadian bangsa timur, saya jadi teringat oleh Indonesia. Indonesia memiliki beragam budaya, suku dan adat istiadat. Indonesia termasuk dalam bagian negara-negara yang ada dalam posisi benua asia memiliki adat yang disebut adat ketimuran. Indonesia yang tergabung dari berbagai suku dan terkenal dengan keramahtamahan masyarakatnya dan tingginya rasa saling menghormati antar sesama. Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara barat, karena pandangan hidup dan kebiasaan masyarakatnya yang berbeda. Dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia yang memiliki adat ketimuran, rasa toleransi, ramah, sopan santun, saling menghargai dan gotong royong selalu menjadi dasar hidup masyarakat Indonesia.

Bangsa timur identik dengan benua asia yang penduduknya sebagian besar berambut hitam, berkulit sawo matang dan adapula yang berkulit putih, bermata sipit. Sebagian besar cara berpakaian orang timur lebih sopan dan tertutup mungkin karena orang timur kebanyakan memeluk agama islam dan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku. Namun di zaman yang sekarang ini orang timur kebanyakan meniru kebiasaan orang barat. Kebiasaan orang barat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kebiasaan orang timur dapat memengaruhi kejiwaan orang timur itu sendiri.

Kita tidak bisa selalu mengatakan budaya timur itu lebih baik daripada budaya barat , menurut saya situasi dan kondisi berperan sangat penting untuk menentukan berdasarkan budaya mana orang harus menyelesaikan suatu masalah. Kita dituntut untuk memiliki beberapa pertimbangan yang bersifat menyeluruh, pada budaya timurlah kita memiliki kelebihannya.

Di zaman yang udah mulai modern ini kebudayaan bangsa kita yaitu bangsa timur sudah mulai tergeser atau tercampur dengan kebudayaan bangsa barat yang cenderung gampang sekali memikat penduduk indonesia khususnya generasi muda di jaman skarang.
menurut saya sebaiknya pemuda di jaman sekarang lebih menekankan kebudayaan budaya kita dengan kebudayaan bangsa timur sehingga dengan begitu jati diri bangsa kita akan menonjol di dunia.

Perubahan Kebudayaan.

Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan.

Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya komunikasi; cara dan pola pikir masyarakat; faktor internal lain seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi; dan faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Ada pula beberapa faktor yang menghambat terjadinya perubahan, misalnya kurang intensifnya hubungan komunikasi dengan masyarakat lain; perkembangan IPTEK yang lambat; sifat masyarakat yang sangat tradisional; ada kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat dalam masyarakat; prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru; rasa takut jika terjadi kegoyahan pada masyarakat bila terjadi perubahan; hambatan ideologis; dan pengaruh adat atau kebiasaan.

Definisi-definisi perubahan kebudayaan banyak diutarakan pada sarjana sosiologi dan antropologi antara lain :

  1. John Lewis Gilin dan John Philip Gilin

Perubahan kebudayaan adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima yang disebabkan oleh perubahan-perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk,ideology,maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat tersebut.

b. Samuel Koening

Perubahan kebudayaan menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehiudpan manusia. Modifikasi-modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab internal maupun eksternal.

c. Selo Sumardjan

Perubahan kebudayaan adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga keasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk didalamnya nilai-niali, sikap dan pola-pola berperilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

d. KIgssley Davis

Perubahan kebudayaan adalah peruabahan yang terjadi dalam struktur masyarakat.

 

Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya (Soekanto, 1990). Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan. Sorokin (1957), berpendapat bahwa segenap usaha untuk mengemukakan suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam perubahan sosial tidak akan berhasil baik.

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 1990).

Perubahan kebudayaan bertitik tolak dan timbul dari organisasi sosial. Pendapat tersebut dikembalikan pada pengertian masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sistem hubungan dalam arti hubungan antar organisasi dan bukan hubungan antar sel. Kebudayaan mencakup segenap cara berfikir dan bertingkah laku, yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif seperti menyampaikan buah pikiran secara simbolik dan bukan warisan karena keturunan (Davis, 1960). Apabila diambil definisi kebudayaan menurut Taylor dalam Soekanto (1990), kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat, maka perubahan kebudayaan dalah segala perubahan yang mencakup unsur-unsur tersebut. Soemardjan (1982), mengemukakan bahwa perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai aspek yang sama yaitu keduanya bersangkut paut dengan suatu cara penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhannya.

Untuk mempelajari perubahan pada masyarakat, perlu diketahui sebab-sebab yang melatari terjadinya perubahan itu. Apabila diteliti lebih mendalam sebab terjadinya suatu perubahan masyarakat, mungkin karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan. Menurut Soekanto (1990), penyebab perubahan sosial dalam suatu masyarakat dibedakan menjadi dua macam yaitu faktor dari dalam dan luar. Faktor penyebab yang berasal dari dalam masyarakat sendiri antara lain bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor penyebab dari luar masyarakat adalah lingkungan fisik sekitar, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Perubahan Kebudayaan; Teknologi, Ideologi dan Nilai

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi  organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 1990).

            Perubahan kebudayaan bertitik tolak dan timbul dari organisasi sosial. Pendapat tersebut dikembalikan pada pengertian masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sistem hubungan dalam arti hubungan antar organisasi dan bukan hubungan antar sel. Kebudayaan mencakup segenap cara berfikir dan bertingkah laku, yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif seperti menyampaikan buah pikiran secara simbolik dan bukan warisan karena keturunan (Davis, 1960). Apabila diambil definisi kebudayaan menurut Taylor dalam Soekanto (1990), kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat, maka perubahan kebudayaan dalah segala perubahan yang mencakup unsur-unsur tersebut. Soemardjan (1982), mengemukakan bahwa perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai aspek yang sama yaitu keduanya bersangkut paut dengan suatu cara penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhannya.

Perspektif Historis Materialisme

Teori historis materialisme digagas oleh Marx dan Engel. Pada dasarnya teori ini menyoroti perubahan moda produksi sehingga melahirkan perubahan pada berbagai aspek. Sumber perubahan kebudayaan (tentu saja perubahan sosial termasuk di dalamnya) disebabkan oleh faktor material, yaitu teknologi. Perspektif materialistis bertumpu pada pemikiran Marx yang menyatakan bahwa kekuatan produksi berperan penting dalam membentuk masyarakat dan perubahan sosial. Marx memberikan penjelasan bahwa pada masa teknologi masih terbatas pada kincir angin memberikan bentuk tatanan masyarakat yang feodal, sedangkan ketika mesin uap telah ditemukan tatanan masyarakat menjadi bercirikan industrial kapitalis. Perspektif ini melihat bahwa bentuk pembagian kelas-kelas ekonomi merupakan dasar anatomi suatu masyarakat.

Penjelasan Marx tentang kelas dalam masyarakat yang telah menganut moda produksi kapitalis bertumpu pada konflik kelas sebagai akibat eksploitasi kelas bawah oleh kelas atas. Penjelasan ini didasarkan atas pengamatan empiris pada negara-negara eropa sampai dengan tahun 1845. Marx menggunakan perspektif historis materialisme sebagai sebuah hipotesis kerja untuk menjelaskan peran antara ekonomi dengan masyarakat. Historis materialisme digunakan sebagai sarana untuk mempelajari moda produksi kapitalis yang telah menggejala di negara-negara eropa. Pengamatan sejarah perkembangan negara-negara eropa terutama Jerman melahirkan dugaan bahwa semua perkembangan sejarah tersebut diwarnai oleh adanya konflik kelas. Analisis sistem ekonomi terhadap moda produksi kapitalis menghasilkan teori kemunculan dan perkembangan formasi masyarakat.

Teori historis materialis tentang perkembangan masyarakat bertujuan untuk menjelaskan proses sosialisasi pada masyarakat. Manfaat utama teori ini adalah untuk menjelaskan peranan aspek kesejarahan masa lalu terhadap kondisi masyarakat saat ini. Konsep dasar teori ini adalah adanya hubungan antara masyarakat, manusia dan lingkungannya.

Menurut Marx terdapat tiga tema menarik ketika kita hendak mempelajari perubahan sosial, yaitu :

  1. Perubahan sosial menekankan pada kondisi materialis yang berpusat pada perubahan cara atau teknik produksi material sebagai sumber perubahan sosial budaya.
  2. Perubahan sosial utama adalah kondisi material dan cara produksi dan hubungan sosial serta norma-norma kepemilikan.
  3. Manusia menciptakan sejarah materialnya sendiri, selama ini mereka berjuang menghadapi lingkungan materialnya dan terlibat dalam hubungan-hubungan sosial yang terbatas dalam proses pembentukannya. Kemampuan manusia untuk membentuk sejarahnya sendiri dibatasi oleh keadaan lingkungan material dan sosial yang telah ada.

Dalam konsepsi Marx, perubahan sosial ada pada kondisi historis yang melekat pada perilaku manusia secara luas, tepatnya sejarah kehidupan material manusia. Pada hakikatnya perubahan sosial dapat diterangkan dari sejumlah hubungan sosial yang berasal dari pemilikan modal atau material. Dengan demikian, perubahan sosial hanya mungkin terjadi karena konflik kepentingan material atau hal yang bersifat material. Konflik sosial dan perubahan sosial menjadi satu pengertian yang setara karena perubahan sosial berasal dari adanya konflik kepentingan material tersebut.

Perubahan dalam pandangan Marx bersifat otodinamis, terus-menerus dan berasal dari dalam. Perubahan didorong oleh kontradiksi endemik, penindasan dan ketegangan dalam struktur. Perubahan terjadi pada tiga tempat, yaitu :

  1. Kontradiksi antara masyarakat dan lingkungan.
  2. Kontradiksi antara tingkat teknologi yang dicapai dab organisasi sosial proses produksi yang tersedia.
  3. Kontradiksi antara moda produksi dan sistem politik tradisional.

Sejalan dengan pandangan dinamis Marx, model kesatuan sosial (sistem sosial) dibangun dalam gerakan sosial internal yang konstan yaitu perubahan yang digerakkan oleh kekuatan dari dalam sistem sosial itu sendiri. Marx melihat bahwa proses ini akan berlanjut hingga menuju pada suatu keadaan yang sempurna. Pada kondisi tertentu, kekuatan material pada masyarakat akan mengalami konflik dengan hubungan produksi yang ada. Marx melihat pada moda produksi kapitalis bersifat labil dan pada akhirnya akan hilang. Hal ini disebabkan pola hubungan antara kaum kapitalis modal dan kaum buruh bercirikan pertentangan akibat eksploitasi besar-besaran oleh kaum kapitalis. Kaum buruh merupakan kaum proletar yang kesemuanya telah menjadi “korban” eksploitasi kaum borjuis. Marx meramalkan akan terjadi suatu keadaan dimana terjadi kesadaran kelas di kalangan kaum proletar. Kesadaran kelas ini membawa dampak pada adanya kemauan untuk melakukan perjuangan kelas untuk melepaskan diri dari eksploitasi, perjuangan ini dilakukan melalui revolusi.

Perspektif tentang Individu dalam Perubahan Sosial

Perspektif individual menjadi sebuah alternatif untuk menjelaskan perubahan sosial. Menurut perspektif historisme, masyarakat sebagai kesatuan holistik yang bersifat menentukan sifat dan keteraturannya sendiri yang tidak dapat direduksi. Individu dipandang pasif dan cenderung tergantung pada sistem sosialnya. Sebaliknya, perspektif individual memberikan ruang yang sangat dominan terhadap individu. Pusat perhatian bergeser ke agen dan tindakannya, yaitu perilaku signifikan yang ditujukan terhadap orang lain untuk mendapatkan tanggapan. Untuk memahami tindakan sosial maka kita harus memahami terlebih dahulu tindakan individu. Tindakan individu sendiri merupakan sebuah kompleksitas antara motivasi psikologis, nilai budaya, norma dan hukum yang membentuk tindakan. Dengan demikian, faktor utama yang menjelaskan perubahan sosial adalah pada alam ide.

Berbeda dengan kubu materialis yang memandang bahwa faktor budaya material yang menyebabkan perubahan sosial, perspektif idealis melihat bahwa perubahan sosial disebabkan oleh faktor non material. Faktor non material ini antara lain ide, nilai dan ideologi. Ide merujuk pada pengetahuan dan kepercayaan, nilai merupakan anggapan terhadap sesuatu yang pantas atau tidak pantas, sedangkan ideologi berarti serangkaian kepercayaan dan nilai yang digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi bentuk tindakan masyarakat.

Salah satu pemikir dalam kubu idealis adalah Weber. Weber memiliki pendapat yang berbeda dengan Marx. Perkembangan industrial kapitalis tidak dapat dipahami hanya dengan membahas faktor penyebab yang bersifat material dan teknik. Namun demikian Weber juga tidak menyangkal pengaruh kedua faktor tersebut. Pemikiran Weber yang dapat berpengaruh pada teori perubahan sosial adalah dari bentuk rasionalisme yang dimiliki. Dalam kehidupan masyarakat barat model rasionalisme akan mewarnai semua aspek kehidupan.

 

 

Menurut Webar, rasionalitas memiliki empat macam model, yaitu :

  1. Rasionalitas tradisional.
  2. Rasionalitas yang berorientasi nilai.
  3. Rasionalitas afektif.
  4. Rasionalitas instrumental.

Weber melihat bahwa pada wilayah Eropa yang mempunyai perkembangan industrial kapital pesat adalah wilayah yang mempunyai penganut protestan. Bagi Weber, ini bukan suatu kebetulan semata. Nilai-nilai protestan menghasilkan etik budaya yang menunjang perkembangan industrial kapitalis. Protestan Calvinis merupakan dasar pemikiran etika protestan yang menganjurkan manusia untuk bekerja keras, hidup hemat dan menabung. Pada kondisi material yang hampir sama, industrial kapital ternyata tidak berkembang di wilayah dengan mayoritas Katholik, yang tentu saja tidak mempunyai etika protestan.

 

Perubahan Kebudayaan Masyarakat Indonesia

Catatan perjalanan pembangunan di Indonesia telah banyak diulas oleh para peneliti. Salah satunya hasil penelitian Soemardjan dan Breazeale. Penelitian yang mengulas tentang perubahan budaya pada masyarakat pedesaan Indonesia sebagai akibat kebijakan pembangunan peedesaan yang diambil oleh pemerintah orde baru.  Kebijakan pembangunan perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah diwijudkan dengan modernisasi, sebuah pendekatan pembangunan yang lazim dilakukan oleh negara berkembang. Fokus telaah dalam penelitian ini adalah beberapa program pembangunan perdesaan, antara lain; listik masuk desa, informasi masuk desa, pemberantasan buta huruf, PKK, KB, KUD dan intensifikasi pertanian (BIMAS).

Pembangunan perdesaan dengan perspektif modernisasi berasumsi pada dua kutub yang saling berbeda, yaitu pemerintah dalam posisi superior (pusat) dan masyarakat perdesaan sebagai posisi inferior (periferi). Perubahan selalu berasal dari pemerintah yang “menganggap dirinya lebih maju” dibandingkan masyarakat perdesaan. Budaya tradisional dianggap sebagai salah satu penghambat sehingga perlu digantikan oleh budaya modern yang lebih produktif. Orientasi utama pembangunan perdesaan adalah pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat perdesaan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula taraf ekonomi bangsa. Perubahan mendasar yang terjadi adalah semakin terkikisnya budaya tradisional oleh budaya modern. Masyarakat tradisional pada dasarnya sudah memiliki “pola pengaturan” kehidupan sosialnya sejak lama namun semuanya harus mengalami transformasi menuju “pola pengaturan” baru yang oleh pemerintah dianggap lebih baik (“modern”).

Pemikir fungsionalis menegaskan bahwa perubahan diawali oleh tekanan-tekanan kemudian terjadi integrasi dan berakhir pada titik keseimbangan yang selalu berlangsung tidak sempurna. Artinya teori ini melihat adanya ketidakseimbangan yang abadi yang akan berlangsung seperti sebuah siklus untuk mewujudkan keseimbangan baru. Variabel yang menjadi perhatian teori ini adalah struktur sosial serta berbagai dinamikanya. Penyebab perubahan dapat berasal dari dalam maupun dari luar sistem sosial. Perubahan kebudayaan ini dapat terjadi karena adanya faktor pendorong yaitu pemerintah. Pemerintah telah menjadi pihak yang memberikan introduksi dari luar sistem sebuah perubahan melalui pogram pembangunan perdesaan.

Polarisasi antara pemerintah dan masyarakat perdesaan menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan program pembangunan. Senjang kebudayaan yang terjadi perlu dijembatani oleh “broker budaya”, yaitu pihak yang menjadi perantara antara “budaya modern” dan “budaya tradisional. Peran elit desa sangat dominan dalam keberhasilan program pembangunan perdesaan ini. Mereka umunya menjadi corong pemerintah. program pembangunan perdesaan bersifat top down dan berjenjang dari pemerintah pusat hingga tingkat desa.

Di dalam kelompok sendiri pada dasarnya telah terbangun sebuah kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma. Perubahan mungkin saja tidak terjadi apabila terdapat penolakan-penolakan dari dalam kelompok. Proses perubahan membawa kelompok pada keseimbangan baru. Perubahan terjadi apabila driving forces lebih kuat dibandingkan resistences. Pada tahap ini seringkali terjadi konflik dan “polarisasi” di dalam kelompok. Kelompok mayoritas akan berusaha menekan kelompok minoritas. Seringkali kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam kelompok didasarkan pada relasi antara individu dan standar perilaku di dalam kelompok. Beberapa individu mungkin memiliki perilaku yang berbeda dengan standar perilaku di dalam kelompok. Apabila individu tetap mempertahankan perbedaan tersebut maka individu akan dikucilkan oleh kelompok dan bahkan akan “dikeluarkan” dari kelompok. Oleh karenanya seringkali individu harus berusaha untuk melakukan usaha konformis untuk menyesuaikan dengan standar kelompoknya.

Peran pemerintah sebagai sumber perubahan tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Salah satu faktor pendorong yang tidak dapat diabaikan adalah teknologi. Perkembangan teknologi modern memberikan andil yang sangat besar dalam membawa perubahan pada masyarakat perdesaan. BIMAS dapat berjalan dengan sukses karena adanya inovasi teknologi di bidang pertanian. Demikian pula dengan program pembangunan perdesaan lainnya. Perkembangan teknologi kesehatan, transportasi dan komunikasi turut memberi warna dalam “keberhasilan” perubahan kebudayaan masyarakat perdesaan.

 

SUMBER :

http://pebrianoramadhan.blogspot.com/2011/05/pengertian-kebudayaankepribadian-bangsa.html

 

http://fadilazexstrife.wordpress.com/2011/02/15/pengertian-kebudayaanpengertian-bangsa-timur-perubahan-kebudayaan/

 

 

TUGAS 1 (ILMU BUDAYA DASAR)

– Apa sajakah tujuan dari ilmu budaya dasar ?

Jawab:

  1.  Mengenal lebih dalam dirinya sendiri maupun orang lain yang sebelumnya lebih dikenal luarnya saja,
  2.  Mengenal perilaku diri sendiri maupun orang lain,
  3.  Sebagai bekal penting untuk pergaulan hidup,
  4.  Perlu bersikap luwes dalam pergaulan setelah mendalami jiwa dan perasaan manusia serta mau tahu perilaku manusia,
  5. Tanggap terhadap hasil budaya manusia secara lebih mendalam sehingga lebih peka terhadap masalah-masalah pemikiran perasaan serta perilaku manusia dan ketentuan yang diciptakannya,
  6.  Memiliki penglihatan yang jelas pemikiran serta yang mendasar serta mampu menghargai budaya yang ada di sekitarnya dan ikut mengembangkan budaya bangsa serta melestarikan budaya nenek moyang leluhur kita yang luhur nilainya,
  7.  Sebagai calon pemimpin bangsa serta ahli dalam disiplin ilmu tidak jatuh kedalam sifat-sifat kedaerahan dan kekotaan sebagai disiplin ilmu yang kaku,
  8.  Sebagai jembatan para saran yang berbeda keahliannya lebih mampu berdialog dan lancar dalam berkomunikasi dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang sedang membangun serta mampu memenuhi tuntutan perguruan tinggi khususnya Dharma pendidikan,
  9. Mengembangkan kepribadian mahasiswa dengan cara memperluas wawasan pemikiran serta kemampuan kritikalnya terhadap nilai-nilai budaya, baik menyangkut orang lain dan alam sekitarnya maupun yang menyangkut dirinya sendiri,
  10. Mengusahakan kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya, sehingga mereka lebih mudah menyesuaikandiri dengan lingkungan yang baru, terutama untuk kepentingan profesi mereka,
  11. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan danbudaya serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua haltersebut,
  12. Mengusahakan agar mahasiswa, sebagai calon pemimpin bagnsa dan Negara serta ahli dalam bidang disiplinmasing-masing tidak jatuh ke dalam sifat-sifat kedaerahan dan pengkotakan disiplin yang ketat.

 

 

 

 

 

 – Jelaskan definisi dari kebudayaan !!

Jawab :

  1. Kebudayaan ialah keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar,
  2. Segala tindakan yang harus dibiasakan oleh manusia dengan belajar,
  3. Hal-hal yang bersangkutan dengan akal, hasil cipta, karsa, dan rasa manusia (Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi),
  4. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri (Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski),
  5. Sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic (Herskovits),
  6. Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial,norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat (Andreas Eppink),
  7. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat (Edward Burnett Tylor),
  8. Sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak,
  9. Keseluruhan (total) atau pengorganisasian way of life termasuk nilai-nilai, norma-norma, institusi, dan artifak yang dialihkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya melalui proses belajar (Dictionary of Modern Sociology),
  10. Sesuatu yang terbentuk oleh pengembangan dah transmisi dari kepercayaan manusia melalui simbol-simbol tertentu, misalnya symbol bahasa sebagai rangkaian simbol. yang digunakan untuk mengalihkan keyakinan budaya di antara para anggota suatu masyarakat. Pesan-pesan tentang kebudayaan yang diharapkan dapat ditemukan di dalam media, pernerintahan, institusi agama, sistem pendidikan dan semacam itu (Bounded et.al (1989)),
  11. Kesatuan dari dua aspek fundamental, kesatuan pengorganisasian yaitu tubuh artifak dan sistem adat istiadat (Malinowski),
  12. Jumlah dari seluruh sikap, adat istiadat, dan kepercayaan yang membedakan sekelompok orang dengan kelompok lain, kebudayaan ditransmisikan melalui bahasa, objek material, ritual, institusi (milsanya sekolah), dan kesenian, dari suatu generasi kepada generasi berikutnya (Dictionary of Cultural Literacy).

 

SUMBER :

1. http://www.scribd.com/doc/65630012/1/Pengertian-Ilmu-Budaya-Dasar

2.http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya

3. http://www.membuatblog.web.id/2010/02/ilmu-budaya-dasar.html

4. http://yudhim.blogspot.com/2008/01/pengertian-kebudayaan.html

Sistem Perbankan Elektronik

1.Perkembangan teknologi perbankan elektronik

Pada era globalisasi saat ini banyak bermunculan istilah atau konsep-konsep baru dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kegiatan perekonomian- baik pada level ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Bahkan konsep-konsep baru tersebut telah mengarah ke ”teori-teori” baru yang ”melengkapi”, ”dipertentangkan” bahkan ”menggantikan” beberapa konsep atau teori ”lama”.  Beberapa contoh konsep tersebut diantaranya adalah digital economy, economic of internet, knowledge based economy, e-commerce, e-marketing, e-business, e-finance, e-banking, e-money, digital cash, dan less-cash society. Semua konsep-konsep baru tersebut berkaitan dengan perkembangan dan penerapan TIK pada berbagai sektor perekonomian.

”Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kita tetap harus menghadapi globalisasi”. Itulah sepenggal pernyataan yang sering kita dengar terkait dengan isu globalisasi. Pernyataan tersebut menggugah kita bersama bahwa globalisasi sudah menjadi keniscayaan saat ini. Keniscayaan yang didorong dan difasilitasi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat cepat.  Salah satu bentuk keniccayaan adalah terbentuknya masyarakat digital, yang di industri perbankan dikenal dengan istilah less-cash society. Terbentuknya masyarakat digital tersebut di didorong oleh perkembangan dan penerapan TIK yang sangat intensif di bidang perbankan- yang selanjutnya disebut Electronic Banking atau disingkat E-Banking. “E-Banking dan Less-Cash Society” inilah yang menjadi topik utama tulisan ini.

2. Jenis-jenis Teknologi E-Banking

Automated Teller Machine (ATM). Terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pemindahan dana.
Computer Banking. Layanan bank yang bisa diakses oleh nasabah melalui koneksi internet ke pusat data bank, untuk melakukan beberapa layanan perbankan, menerima dan membayar tagihan, dan lain-lain.
Debit (or check) Card. Kartu yang digunakan pada ATM atau terminal point-of-sale (POS) yang memungkinkan pelanggan memperoleh dana yang langsung didebet (diambil) dari rekening banknya.
Direct Deposit. Salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi (misalnya pemberi kerja atau instansi pemerintah) yang membayar sejumlah dana (misalnya gaji atau pensiun) melalui transfer elektronik. Dana ditransfer langsung ke setiap rekening nasabah.

Direct Payment (also electronic bill payment)
. Salah satu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Dana tersebut secara elektronik ditransfer dari rekening nasabah ke rekening kreditor. Direct payment berbeda dari preauthorized debit dalam hal ini, nasabah harus menginisiasi setiap transaksi direct payment.
Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP). Bentuk pembayaran tagihan yang disampaikan atau diinformasikan ke nasabah atau pelanggan secara online, misalnya melalui email atau catatan dalam rekening bank. Setelah penyampaian tagihan tersebut, pelanggan boleh membayar tagihan tersebut secara online juga. Pembayaran tersebut secara elektronik akan mengurangi saldo simpanan pelanggan tersebut.
Electronic Check Conversion. Proses konversi informasi yang tertuang dalam cek (nomor rekening, jumlah transaksi, dll) ke dalam format elektronik agar bisa dilakukan pemindahan dana elektronik atau proses lebih lanjut.
Electronic Fund Transfer (EFT). Perpindahan “uang” atau “pinjaman” dari satu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik.
Payroll Card. Salah satu tipe “stored-value card” yang diterbitkan oelh pemberi kerja sebagai pengganti cek yang memungkinkan pegawainya mengakses pembayaraannya pada terminal ATM atau Point of Sales. Pemberi kerja menambahkan nilai pembayaran pegawai ke kartu tersebut secara elektronik.
Preauthorized Debit (or automatic bill payment). Bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk mengotorisasi pembayaran rutin otomatis yang diambil dari rekening banknya pada tanggal-tangal tertentu dan biasanya dengan jumlah pembayaran tertentu (misalnya pembayaran listrik, tagihan telpon, dll). Dana secara elektronik ditransfer dari rekening pelanggan ke rekening kreditor (misalnya PLN atau PT Telkom).
Prepaid Card. Salah satu tipe Stored-Value Card yang menyimpan nilai moneter di dalamnya dan sebelumnya pelanggan sudah membayar nilai tersebut ke penerbit kartu.
Smart Card. Salah satu tipe stored-value card yang di dalamnya tertanam satu atau lebih chips atau microprocessors sehingga bisa menyimpan data, melakukan perhitungan, atau melakukan proses untuk tujuan khusus (misalnya validasi PIN, otorisasi pembelian, verifikasi saldo rekening, dan menyimpan data pribadi). Kartu ini bisa digunakan pada sistem terbuka (misalnya untuk pembayaran transportasi publik) atau sistem tertutup (misalnya MasterCard atau Visa networks).
Stored-Value Card. Kartu yang di dalamnya tersimpan sejumlah nilai moneter, yang diisi melalui pembayaran sebelumnya oleh pelanggan atau melalui simpanan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan lain. Untuk single-purpose stored value card, penerbit (issuer) dan penerima (acceptor) kartu adalah perusahaan yang sama dan dana pada kartu tersebut menunjukkan pembayaran di muka untuk penggunaan barang dan jasa tertentu (misalnya kartu telpon). Limited-purpose card secara umum digunakan secara terbatas pada terminal POS yang teridentifikasi sebelumnya di lokasi-lokasi tertentu (misalnya vending machines di sekolah-sekolah). Sedangkan multi-purpose card dapat digunakan pada beberapa penyedia jasa dengan kisaran yang lebih luas, misalnya kartu dengan logo MasterCard, Visa, atau logo lainnya dalam jaringan antar bank.

3.Prinsip penerapan E-Banking dan M-Banking
1. ATM, Automated Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri
Ini adalah saluran e-Banking paling populer yang kita kenal. Setiap kita pasti mempunyai kartu ATM dan menggunakan fasilitas ATM. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam perkembangannya, fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk melakukan pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (a.l. voucher dan tiket), dan yang terkini transfer ke bank lain (dalam satu switching jaringan ATM). Selain bertransaksi melalui mesin ATM, kartu ATM dapat pula digunakan untuk berbelanja di tempat perbelanjaan, berfungsi sebagai kartu debit. Bila kita mengenal ATM sebagai mesin untuk mengambil uang, belakangan muncul pula ATM yang dapat menerima setoran uang, yang dikenal pula sebagai Cash Deposit Machine/CDM. Layaklah bila ATM disebut sebagai mesin sejuta umat dan segala bisa, karena ragam fitur dan kemudahan penggunaannya.
2. Phone Banking
Ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui telepon rumah, namun seiring dengan makin populernya telepon genggam/HP, maka tersedia pula nomor akses khusus via HP bertarif panggilan flat dari manapun nasabah berada. Pada awalnya, layanan Phone Banking hanya bersifat informasi yaitu untuk informasi jasa/produk bank dan informasi saldo rekening serta dilayani oleh Customer Service Operator/CSO. Namun profilnya kemudian berkembang untuk transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (a.l. voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain; serta dilayani oleh Interactive Voice Response (IVR). Fasilitas ini boleh dibilang lebih praktis ketimbang ATM untuk transaksi non tunai, karena cukup menggunakan telepon/HP di manapun kita berada, kita bisa melakukan berbagai transaksi, termasuk transfer ke bank lain.
3. Internet Banking
Ini termasuk saluran teranyar e-Banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer/PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan Phone Banking yaitu informasi jasa/produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (a.l. voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap tertampang di layar komputer/PC atau PDA.
4. SMS/m-Banking
Saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari Phone Banking, yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit, listrik, dan telepon), dan pembelian voucher. Untuk transaksi lainnya pada dasarnya dapat pula dilakukan, namun tergantung pada akses yang dapat diberikan bank. Saluran ini sebenarnya termasuk praktis namun dalam prakteknya agak merepotkan karena nasabah harus menghapal kode-kode transaksi dalam pengetikan sms.
Di balik kemudahan e-Banking tersimpan pula risiko, untuk itu diperlukan pengaman yang baik. Lazimnya untuk ATM, nasabah diberikan kartu ATM dan kode rahasia pribadi (PIN); sedangkan untuk Phone Banking, Internet Banking, dan SMS/m-Banking, nasabah diberikan kode pengenal (userid) dan PIN. Sebagai pengaman tambahan untuk internet banking, pada bank tertentu diberikan piranti tambahan untuk mengeluarkan PIN acak/random. Sedangkan untuk SMS Banking, nasabah diminta untuk meregistrasikan nomor HP yang digunakan.
Dengan beragamnya kemudahan transaksi via e-Banking, kini pilihan ada di tangan kita untuk memanfaatkannya atau tidak. Namun mengingat tidak semua bank menyediakan layanan-layanan tersebut, maka seberapa pintarkah bank kita? Untuk dapat bertransaksi pintar, kini saatnya memilih bank pintar kita, tentunya sesuai kebutuhan transaksi.
4.INTERNATIONAL ELECTRONIC FUND TRANSFER SYSTEM
Electronic Funds Transfer Systems (EFTS) sudah menjadi metode utama yang melibatkan pembayaran dana dalam jumlah besar yang dilakukan lembaga keuangan dan nasabah bisnisnya. EFT didefinisikan sebagai pemindahan dana yang diawali dari terminal elektronik, instrument telpon, computer, atau magnetic tape untuk memesan, memerintahkan, atau memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan untuk mendebet atau mengkredit rekening.  Kemampuan lembaga keuangan untuk menyediakan jasa-jasa tersebut seiring dengan perkembangan teknologi computer dan teknologi komunikasi data.
FEDWIRE
Fedwire adalah jaringan pemindahan dana dan surat-surat berharga berskala nasional yang diselenggarakan oleh bank sentral Amerika Serikat yang dikenal sebagai Federal Reserve.  Sistem ini terhubung ke 12 bank sentral Negara bagian dengan banyak lembaga keuangan yang tergabung dalam jaringan tersebut  yang memiliki cadangan atau rekening kliring di Fedres. Fedwire memproses hampir US$1.4 trillion per hari dalam bentuk dana dan surat-surat berharga.  Sistem pemindahan dana melalui Fedwire menyediakan transfer elektronik antar lembaga keuangan dan mempunyai fungsi baik sebagai proses kliring maupun pengendapan dananya (settlement). Pelayanan Fedwire bisa diakses melalui computer interface secara langsung atau secara off-line dari pesawat telpon melalui system pengiriman elektronik berbasis PC yang dikenal sebagai Fedline. Beberapa karakteristik Fedwire adalah sebagai berikut:
•         Sistem pembayaran secara real-time dari Federal Reserve
•         Digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan yang memiliki rekening di Federal Reserve
•         Digunakan terutama untuk pemindahan dana yang relative besar yaitu dengan rata-rata sebesar $3.5M
•         Koneksi On-line yang mencakup 7800 institusi dan 99% transfer memakai koneksi ini:
–        Direct connection
–        Computer dialup
•         Koneksi Off-line mencakup 1700 institutions dan 1% of transfers
–        Instruksi telpon dengan katasandi tertentu
•         Akses FedLine dari PCs
•         Beberapa layanan lainnya berbasis Web tetapi bukan jasa pemindahan dananya
Peserta Fedwire
•         Lembaga Depository
•         Agen atau cabang bank-bank asing
•         Bank anggota dari Federal Reserve System
•        U.S. Treasury dan authorized agencies
•         Bank sentral Negara lain, otoritas moneter Negara lain, pemerintahan Negara lain, organisasi internasional tertentu; serta
•         Pihak lain yang disahkan oleh Reserve Bank
Mekanisme Kerja Fedwire
CHIPS
Clearing House Interbank Payment System (CHIPS) adalah jaringan pemindahan dana yang dimiliki dan dioperasikan oleh (NYCHA) untuk mengirim dan menerima pembayaran dalam U.S. dollar antara bank-bank, baik bank domestik maupun bank asing, yang mempunyai kantor di kota New York. Beberapa informasi lain mengenai CHIPS ini adalah sebagai berikut:
–        Dimiliki pihak swasta
–        Mencakup 128 banks di 29 negara
–        Total $1.44T dipindahkan perhari dengan rata-rata transaksi sebesar $6.6M
–        Biaya transaksi berkisar antara $0.13 – $0.40
Mekanisme Operasi CHIPS
CHIPS merupakan system pembayaran netto  multilateral. Tidak seperti Fedwire, pemindahan dana melalui CHIPS tidak diendapkan pada saat instruksi pembayaran dikirimkan, tetapi baru diendapkan pada akhir hari melalui net settlement arrangement dilaksanakan bersama Bank sentral Negara bagian New York.
SWIFT
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) adalah kerjasama nir laba dari anggota bank yang melayani jaringan telekomunikasi antar bank, yang berbasis di Brussels Belgia. Tidak seperti EFT systems, SWIFT hanya menyediakan instruksi untuk melakukan pemindahan dana. SWIFT tidak memiliki mekanisme penyerahan dana (settlement).  Pemindahan dana aktualnya dilaksanakan melalui pendebetan atau pengkreditan terhadap rekening bersangkutan pada lembaga peserta jaringan. Beberapa data atau penjelasan ringkas mengenai SWIFT adalah sebagai berikut:
•          Mencakup 7125 lembaga di 193 negara
•          Sebanyak 1.27 milyar pesan per tahun dengan nilai dana $5 triliun per hari
•          Biayat ~ $0.20 per pesan
•          Menggunakan X.25 packet protocol
•          Mulai mengarah ke full IP network pada tahun 2002
CHAPS
CHAPS (Clearing House Automated Payment System) adalah sistem pemindahan elektronik untuk pengiriman pembayaran antar bank di hari yang sama.  Sistem ini beroperasi dengan bekerja sama dengan Bank of England dalam menyediakan jasa pembayaran dan penyelesaiannya. System yang sudah dikemabngkan sejak tahun 1984 ini merupakan salah satu system pembayaran seketika yang terbesar setelah Fedwire di Amerika Serikat
TARGET
TARGET, singkatan dari Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, adalah system pembayaran seketika untuk mata uang euro di eropa. Sistem ini terdiri dari 15 RTGS nasional negara-negara di Eropa. TARGET system seketika (a real-time system) yang dalam kondisi normal pembayaran akan mencapai tujuan dalam beberapa menit saja atah bahkan detik.
SUMBER:

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang semakin meningkat dengan pesat
dewasa ini, penggunaan alat-alat lalu lintas pembayaran giral (uang giral) seperti Cek,
Bilyet Giro, Nota Kredit, dan lain-lain sebagai alternatif pembayaran disamping uang
kartal dalam transaksi perdagangan dan jasa semakin lazim digunakan di Indonesia.
Kecenderungan para pelaku ekonomi dalam melakukan penyelesaian transaksi
perekonomian menggunakan dana yang tersimpan di rekening bank melalui proses kliring
dan penyelesaian akhir (setelmen) di bank sentral (Bank Indonesia) antara lain disebabkan
oleh adanya beberapa keunggulan pembayaran dengan menggunakan alat lalu lintas giral
dibandingkan dengan uang tunai, antara lain faktor efektivitas, efisiensi dan keamanan.
Sebagaimana diketahui dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999
tentang Bank Indonesia (UU BI), disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya dalam Pasal 8 UU BI,
disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran tersebut Bank Indonesia berwenang untuk :
a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa
sistem pembayaran;
b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan
tentang kegiatannya;
c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
Dalam kaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran sebagaimana
dimaksud di atas, Pasal 16 UU BI menyebutkan bahwa Bank Indonesia berwenang
mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.

Penyelenggaraan kliring antar bank tersebut dimaksudkan untuk mempermudah cara
pembayaran dalam upaya memperlancar transaksi perekonomian dengan perantaraan
perbankan (bank peserta kliring) dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai
penyelenggara kliring. Dengan adanya kliring diharapkan penggunaan alat-alat lalu lintas
pembayaran giral di masyarakat dapat meningkat sehingga otomatis akan meningkatkan
simpanan dana masyarakat di Bank yang dapat dipergunakan oleh bank untuk membiayai
sektor-sektor produktif di masyarakat.
Ilustrasi perbedaan efektivitas dan efisiensi penyelesaian akhir (setelmen) atas transaksi
antar bank dengan melalui proses kliring dan tidak melalui proses kliring dapat dilihat
pada gambar di bawah ini:

Dari ilustrasi gambar di atas, tampak bahwa penyelesaian transaksi antar bank tanpa
menggunakan mekanisme kliring meskipun tetap dapat diselesaikan namun tidak efektif
dan efisien sehingga dapat meningkatkan biaya dan keterlambatan dalam penyelesaian
transaksi (settlement lag). Hal tersebut terlihat kontras dengan penyelesaian transaksi antar
bank melalui kliring yang jauh lebih efektif dan efisien. Adapun ilustrasi pembayaran
dengan menggunakan alat pembayaran giral yang penyelesaiannya dilakukan melalui
kliring adalah sebagaimana tampak dalam ilustrasi gambar berikut ini.

Secara umum manfaat yang dapat ditarik oleh berbagai pihak yang terkait dengan sistem
pembayaran dengan adanya penyelenggaraan kliring untuk transaksi antar bank dimaksud
adalah:
a. Bagi masyarakat, memberikan alternatif dalam melakukan suatu pembayaran
(transfer of value) efektif dan efisien dan aman.
b. Bagi bank, merupakan salah satu advantage service kepada nasabah, menjadi fee
based income, juga dapat menjadi salah satu upaya dalam menggalang dana pihak
ketiga (nasabah) untuk kepentingan portfolio fund.
c. Bagi Bank Sentral sebagai penyelenggara, dapat secara cepat dan akurat mengetahui
kondisi keuangan suatu bank maupun transaksi-transaksi yang terjadi di masyarakat,
baik antar nasabah bank maupun antar bank sehingga dapat menentukan kebijakankebijakannya
secara lebih akurat dan tepat.

SEKILAS SEJARAH KLIRING DI INDONESIA
Perjanjian yang menyangkut sistem perhitungan penyelesaian hutang piutang melalui
mekanisme kliring untuk pertama kali terjadi di Indonesia pada tanggal 15 Februari 1909
antara 6 (enam) bank utama di Jakarta (saat itu bernama Batavia). Sistem ini dirasakan
sangat bermanfaat dalam memperlancar serta mempermudah perhitungan antar bank.
Enam bank utama yang menyelenggarakan perjanjian sistem perhitungan kliring ini adalah
Nederlandsche Handel Mij Factorij, De Hongkong & Shanghai Banking Corp, De
Chartered Bank of India Australia & China, De Nederderlandsch Indische Escompto Mij,
De Nederlandsch Indische Handelsbank, dan De Javasche Bank. Perhitungan kliring pada
saat itu dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu di gedung Fa. Rijnst & Vinju dibawah
pimpinan E. Th. Kal. Adapun perkembangan kegiatan kliring dapat digambarkan sebagai
berikut.
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral pada
waktu itu, pada Pasal 30 butir a. diatur bahwa Bank Indonesia membina perbankan dengan
jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan
menyelenggarakan kliring antar bank. Sesuai amanat Undang-undang dimaksud
penyelenggaraan kliring antar bank oleh Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut
Penyelenggara) telah diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No. 14/35/Kep/Dir/UPPB dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/8/UPG masingmasing
tertanggal 10 September 1981 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal.
Pada awalnya, pelaksanaan kliring di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia dilaksanakan
secara manual, yaitu suatu sistem perhitungan antar bank dimana pelaksanaan fungsi yang
meliputi perhitungan, pembuatan daftar, pemilahan, pengecekan, penyesuaian dan
distribusi warkat kliring dilakukan secara manual, baik oleh penyelenggara maupun oleh
bank peserta kliring.
Dalam perkembangannya, sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian nasional
khususnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia yang antara lain ditandai
dengan meningkatnya jumlah bank/kantor peserta kliring serta kuantitas maupun volume

warkat kliring yang dikliringkan, sistem penyelenggaraan kliringpun menjadi sangat
penting untuk ditingkatkan atau dikembangkan demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
kliring.
Khusus di wilayah kliring Jakarta, pertumbuhan baik jumlah warkat kliring maupun nilai
nominal rata-rata 6% per tahun, menyebabkan penyelenggaraan kliring secara manual
menjadi tidak efektif dan efisien lagi. Pada tahun 1990 dilakukan perubahan sistem
penyelenggaraan kliring lokal Jakarta dari sistem manual menjadi sistem otomasi kliring.
Sistem Otomasi adalah sistem perhitungan antar bank dimana pelaksanaan fungsi-fungsi
kliring seperti pemilahan, perhitungan, pembuatan laporan dll, dilakukan oleh
Penyelenggara dengan bantuan perangkat komputer, sedangkan pemilahan warkat
dilakukan dengan bantuan mesin baca pilah (reader sorter) yang dapat memilah +/- 1.000
(seribu) warkat per menit secara otomatis. Sementara itu di beberapa kota lain yang warkat
kliringnya relatif cukup banyak dilakukan perubahan sistem kliring dari sistem manual
menjadi sistem semi otomasi kliring lokal (SOKL). SOKL adalah sistem perhitungan antar
bank dimana penggabungan data, pembuatan daftar dan laporan serta bilyet saldo kliring
dilakukan oleh Penyelenggara secara komputerisasi, sedangkan kegiatan pengecekan,
penyesuaian dan distribusi warkat kliring dilakukan oleh masing-masing bank peserta
kliring secara manual.
Di tempat-tempat yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia dimana jumlah bank dan
volume warkat kliring relatif cukup banyak, penyelenggaraan kliring umumnya dilakukan
oleh bank pemerintah atau bank pembangunan daerah yang ditunjuk oleh Bank Indonesia
berdasarkan kesediaan dan kesiapan teknis maupun non teknis. Kebijakan ini ditempuh
agar sistem pembayaran yang efektif dan efisien melalui kliring tidak saja dinikmati oleh
masyarakat di kota-kota besar melainkan mencakup pula transaksi-transaksi masyarakat
melalui perbankan di kota-kota yang relatif kecil dan atau jauh dari pusat-pusat bisnis.
Dewasa ini. penyelenggaraan kliring di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia
meliputi 1 kota dengan sistem elektronik (Jakarta), 3 kota dengan sistem otomasi kliring
(Surabaya, Medan dan Bandung), dan 34 kota dengan SOKL. Sedangkan penyelenggaraan

kliring yang dilakukan oleh penyelenggara yang bukan merupakan Bank Indonesia
meliputi 23 kota dengan SOKL dan 41 kota dengan sistem kliring secara manual.
Semakin meningkatnya jumlah warkat kliring dari waktu ke waktu menyebabkan
meningkatnya tekanan-tekanan dalam kegiatan proses warkat kliring baik di bank peserta
kliring maupun di Penyelenggara. Hal tersebut diakibatkan adanya keterbatasan
kemampuan sarana kliring yang ada dibandingkan dengan peningkatan jumlah warkat
kliring. Pada gilirannya hambatan-hambatan dalam proses warkat kliring tersebut
menyebabkan terjadi keterlambatan dalam setelmen dan penyediaan informasi hasil
kliring.
Sebagaimana diketahui, gangguan yang terjadi dalam sistem pembayaran sangat berpotensi
untuk memperlemah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank. Gangguan
tersebut dapat pula merugikan lembaga lain yang terkait sehingga dapat menimbulkan efek
negatif yang berantai (systemic risk).
Untuk itu, sesuai dengan acuan pokok pengembangan sistem pembayaran nasional (Blue
Print Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia;1995) yang antara lain memuat visi,
kerangka kebijakan dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dalam menciptakan
sistem pembayaran nasional yang lebih efektif, efisien, handal dan aman, maka pada tahun
1996 konsep penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik dengan teknologi image
mulai dikembangkan oleh Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
Pada tanggal 18 September 1998, Bank Indonesia mencatat sejarah baru dalam bidang
sistem pembayaran dimana untuk pertama kalinya di Indonesia diresmikan penggunaan
Sistem Kliring Elekronik Jakarta (SKEJ) oleh Gubernur Bank Indonesia, DR. Syahril
Sabirin. Dengan sistem elektronis ini informasi warkat kliring dikirim secara elektronis dan
on-line dari Terminal Peserta Kliring (TPK) ke terminal penyelenggara (Sistem Pusat
Komputer Kliring Elektronik/SPKE) melalui Jaringan Komunikasi Data (JKD). Sementara
itu fisik warkat itu sendiri tetap diserahkan ke Bank Indonesia untuk dipilah oleh mesin
baca-pilah berdasarkan bank tertuju. Perhitungan kliring dan bilyet saldo kliring dilakukan
oleh Bank Indonesia berdasarkan data elektronis yang dikirim bank-bank peserta yang

kemudian dicetak dalam bentuk laporan dan didistribusikan kepada bank bersama-sama
dengan warkat yang telah dipilah oleh mesin baca-pilah. Sedangkan Kliring Pengembalian
tetap menggunakan sistem SOKL. Pada awal implementasi, jumlah peserta yang ikut serta
dalam kliring elektronis masih terbatas kepada 8 peserta kliring (BRI, BDN, BII, BCA, B.
Bali, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank dan Citibank) dan 2 peserta intern dari
Bank Indonesia (Bagian Akunting Thamrim dan Bagian Akunting Kota). Keikutsertaan
kantor-kantor bank dalam penyelenggaraan kliring elektronis dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kesiapan teknis masing-masing peserta. Bagi kantor-kantor bank yang belum
menjadi anggota SKEJ, perhitungan kliring tetap menggunakan sistem otomasi. Penerapan
sistem kliring elektronik secara menyeluruh baru diterapkan pada tanggal 18 Juni 2001.

SISTEM KLIRING

Istilah-Istilah Dalam Kliring
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005
tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, antara lain dalam Pasal 1 disebutkan halhal
sebagai berikut :
A. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998;
B. Bank Konvensional adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
C. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat
bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi
sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di
kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor
D. cabang pembantu syariah dan atau unit usaha syariah;
E. Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring
baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya
diselesaikan pada waktu tertentu.
F. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI, adalah
system Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring debet dan Kliring kredit yang
penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
G. Kliring Debet adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debet.
H. Kliring Kredit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer kredit.

I. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang menyelenggarakan Kliring
sebagai bagian dari SKNBI.
J. Penyelenggara Kliring Nasional, yang selanjutnya disebut PKN, adalah unit kerja di
Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan
SKNBI secara nasional.
K. Penyelenggara Kliring Lokal, yang selanjutnya disebut PKL, adalah unit kerja di
Bank Indonesia dan unit kerja di kantor Bank yang bertugas mengelola dan
menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
L. PKL BI adalah unit kerja di Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan
menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
M. PKL Selain BI adalah unit kerja pada kantor Bank yang memperoleh persetujuan
Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah
Kliring.
N. Peserta adalah kantor Bank Indonesia dan atau kantor Bank yang terdaftar pada PKN
dan atau PKL untuk mengikuti kegiatan SKNBI.
O. Data Keuangan Elektronik, yang selanjutnya disebut DKE, adalah data transfer dana
dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI.
P. Penyelesaian Akhir (settlement), yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir,
adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening giro Bank di Bank Indonesia
yang dilakukan berdasarkan perhitungan rekening giro Bank di Bank Indonesia yang
dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Bank yang
timbul dalam penyelenggaraan SKNBI.
Q. Warkat Debet adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban
nasabah atau Bank melalui Kliring Debet.
R. Penarik adalah pemilik rekening yang memerintahkan Tertarik untuk melakukan
pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya kepada
Pemegang dengan menggunakan cek atau biylet giro;

S. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan dari
Penarik;
T. Pemegang adalah Nasabah yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan
dana dari Penarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Tertarik;
U. Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak
Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik
karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup;
V. Daftar Hitam adalah suatu daftar yang berisi nama-nama Penarik Cek/Bilyet Giro
Kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berlaku selama 1 (satu) tahun
sejak tanggal penerbitan.

Kegiatan-Kegiatan Dalam Kliring
Penyelenggaraan kliring lokal terdiri dari 2 (dua) tahap yang meliputi kliring penyerahan
dan kliring pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus kliring.
A. Kliring Penyerahan
Kliring Penyerahan adalah bagian dari suatu siklus Kliring guna memperhitungkan
warkat dan atau DKE yang disampaikan oleh Peserta. Dalam kliring penyerahan,
peserta kliring akan menyerahkan warkat-warkat/DKE kliringnya baik warkat/DKE
debet maupun warkat/DKE kredit kepada penyelenggara/peserta lawan transaksinya
(lazimnya disebut dengan warkat/DKE keluar (outward clearing)) serta menerima
warkat/DKE debet maupun kredit dari penyelenggara/peserta lawan transaksinya
(lazimnya disebut warkat/DKE masuk (inward clearing).
Atas dasar penyerahan warkat/DKE kliring dimaksud, Penyelenggara akan
melakukan perhitungan kliring sehingga dapat menghasilkan Bilyet Saldo Kliring
dan berbagai bentuk laporan kliring yang dapat berguna bagi penyelesaian akhir
transaksi kliring ke rekening giro bank di Bank Indonesia dan pembukuan transaksi
kliring ke rekening nasabah bank.

B. Kliring Pengembalian (Retur)
Kliring Pengembalian adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan
warkat dan atau DKE debet kliring penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang
ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan
dan persyaratan penerbitannya.
 Retur Warkat Debet
Lazimnya warkat kliring debet yang ditolak oleh bank meliputi warkat Cek dan
Bilyet Giro, serta beberapa warkat Nota Debet. Untuk warkat Cek dan Bilyet
Giro, sesuai angka IV dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP
tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong,
terdapat 17 alasan penolakan Cek/Bilyet Giro yaitu :
1. Saldo tidak cukup;
2. Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri);
3. Persyaratan formal Cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi :
a. Tulisan “Cek”/”Bilyet Giro” dan Nomor Cek/Bilyet Giro yang
bersangkutan;
b. Nama Tertarik;
c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk
membayar/memindahbukukan dana atas beban Rekening Penarik;
d. Nama dan nomor Rekening Pemegang (khusus untuk Bilyet Giro);
e. Nama Bank penerima (khusus untuk Bilyet Giro);
f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun
dalam huruf selengkap-lengkapnya;
g. Tempat dan tanggal Penarikan;
h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel
sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk
Bilyet Giro).

4. Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai;
5. Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu
pengunjukkan;
6. Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu
penawaran;
7. Sudah Kadaluarsa;
8. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh Penarik;
9. Bea meterai belum dilunasi;
10. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen;
11. Stempel Kliring tidak ada;
12. Stempel Kliring tidak sesuai dengan Bank Penerima;
13. Endosemen pada Cek atas nama atau Cek atas order tidak ada;
14. Warkat diblokir pembayarannya (surat keternagan Kepolisian terlampir);
15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran
terlampir);
16. Warkat bukan untuk kami;
17. Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.
Dalam hal Tertarik (bank yang menatausahakan rekening nasabah) melakukan
penolakan Cek/Bilyet Giro berdasarkan alasan pada angka 1 (saldo tidak
cukup) atau angka 2 (rekening telah ditutup) yang dilakukan melalui kliring,
Tertarik wajib menatausahakan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong Pemilik
Rekening serta mengembalikan Cek/Bilyet Giro yang ditolak kepada
Pemegang. Selanjutnya untuk keperluan penatausahaan Cek/Bilyet Giro
Kosong di Bank Indonesia, Tertarik wajib membuat, menatausahakan dan
menyampaikan dokumen-dokumen kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi
sebagai berikut :
1. Surat Keterangan Penolakan (SKP), yaitu surat yang ditujukan krpada
Pemegang yang berisi informasi alasan penolakan atas suatu Cek/Bilyet
Giro yang diunjukkan kepada Tertarik pada suatu tanggal tertentu baik

karena dananya tidak cukup maupun karena alasan lainnya (17 alasan
penolakan);
2. Surat Peringatan atau Surat Pemberitahuan, yaitu surat yang ditujukan
kepada Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong agar menyadari kemungkinan
dilakukannya penutupan atas rekeningnya dan pencantuman nama
Penarik dalam Daftar Hitam, yang dapat terdiri dari :
a. Surat Peringatan I (SP-I) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong
Pertama, yang berisi peringatan agar Penarik tidak menarik
Cek/Bilyet Giro Kosong lagi;
b. Surat Peringatan II (SP-II) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro
kosong kedua, yang mengingatkan bahwa bank akan melakukan
penutupan rekening dan mencantumankan nama Penarik dalam
Daftar Hitam jika Penarik menarik Cek/Bilyet Giro Kosong untuk
ketiga kalinya;
c. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR), yaitu surat yang
berisi informasi terjadinya penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang
memenuhi kriteria untuk masuk dalam Daftar Hitam (menarik
Cek/BG kosong 3 lembar atau lebih dalam kurun waktu 6 bulan
atau menarik Cek/BG Kosong 1 lembar dengan nominal di atas Rp.
1 milyar) dan pemberitahuan telah dilakukannya penutupan
rekening Penarik, perintah untuk mengembalikan sisa buku
Cek/Bilyet Giro yang belum terpakai, pencantuman nama Penarik
dalam Daftar Hitam serta dihentikannya hubungan rekening koran
Penarik dengan bank.
3. Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong, yaitu daftar yang
berisi nama-nama Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong yang wajib
disampaikan oleh Tertarik kepada Penyelenggara Kliring sebagai
pengganti tembusan SKP untuk keperluan Tata Usaha Cek/Bilyet Giro
Kosong di Bank Indonesia.

 Retur Warkat Kredit
Dalam hal terdapat warkat kredit dan atau DKE kredit yang tidak dapat
diperhitungkan ke rekening nasabah penerima, misalnya karena adanya
kesalahan pengisian sandi peserta, nomor rekening atau jumlah nominal maka
penolakannya wajib dilakukan melalui kliring penyerahan berikutnya segera
setelah diketahui adanya kesalahan dimaksud dan tidak melalui Kliring
Pengembalian.

Sistem Kliring
Saat ini penyelenggaraan kliring lokal di Indonesia dilakukan dengan menggunakan 4
(empat) macam sistem kliring, yaitu :
A Sistem manual;
Sistem Manual adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan
perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring serta pemilahan warkat dilakukan
secara manual oleh setiap peserta. Pada proses Sistem Manual, perhitungan kliring
akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh Peserta kliring.
B Sistem Semi Otomasi;
Sistem Semi Otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam
pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara
otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta.
Pada proses Sistem Semi Otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada DKE
yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan.
C Sistem Otomasi;
Sistem Otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan
perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring dan pemilahan Warkat dilakukan oleh
Penyelenggara secara otomasi. Pada proses Sistem Otomasi, perhitungan kliring akan

didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang
dikliringkan oleh peserta kliring.
D Sistem Kliring Nasional.
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI adalah
sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring debet dan Kliring kredit yang
penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
Penyelenggaraan SKNBI tunduk pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005
tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia tanggal 22 Juli 2005. SKNBI untuk
pertama kalinya diimplementasikan di wilayah kliring Jakarta pada tanggal 29 Juli
2005. Sampai dengan akhir tahun 2005, seluruh wilayah kliring di Jawa Barat telah
diimplementasikan SKNBI. Pelaksanaan implementasi SKNBI untuk wilayah kliring
lainnya akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2007.
IV. SISTEM MANUAL
Saat ini pengaturan mengenai sistem manual terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia
No. 2/7/DASP tanggal 24 Februari 2000 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara
Manual. Pada sistem Manual, pelaksanaan fungsi-fungsi kliring seluruhnya dilakukan
secara manual, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
A. Perhitungan kliring dan pemilahan/penyampaian warkat dilakukan oleh semua
peserta;
B. Pembuatan dan pencocokan rincian Daftar Warkat Kliring, penyusunan Neraca
Kliring serta pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan oleh Peserta;
C. Penyusunan Neraca Kliring Penyerahan dan Pengembalian Gabungan dilakukan oleh
Penyelenggara;
D. Identitas peserta menggunakan nomor urut kelompok;
E. Menggunakan warkat baku, namun dapat menggunakan standar kertas sekuriti yang
lebih rendah bila dibandingkan dengan warkat baku pada sistem otomasi dan
elektronik;

F. Kesalahan perhitungan lebih sering terjadi;
G. Memiliki wakil peserta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang mempunyai
kewenangan untuk membuat, mengubah dan menandatangani Daftar Warkat Kliring
Penyerahan/Pengembalian, Neraca Kliring Penyerahan/Pengembalian, Bilyet Saldo
Kliring serta menandatangani dan mencantumkan nama jelas sebagai tanda terima
pada Daftar Warkat Kliring Penyerahan/Pengembalian yang diterima dari peserta
lain.

V. SISTEM SEMI OTOMASI (SOKL)
Saat ini pengaturan mengenai sistem semi otomasi (SOKL) terdapat dalam Surat Edaran
Bank Indonesia No. 2/8/DASP tanggal 4 Mei 2000 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal
Secara Semi Otomasi. Pada sistem Semi Otomasi, pelaksanaan fungsi-fungsi kliring telah
dilakukan dengan menggunakan sarana komputer, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
A. Peserta merekam data setiap lembar warkat yang akan dikliringkan kedalam disket;
B. Perhitungan kliring dilakukan oleh penyelenggara dibantu komputer;
C. Pembuatan Daftar Kliring oleh peserta;
D. Rekapitulasi, neraca dan Bilyet Saldo Kliring dibuat oleh penyelenggara;

E. Perhitungan baik oleh penyelenggara maupun oleh peserta dibantu komputer;
F. Identitas peserta menggunakan sandi bank;
G. Pemilahan/penyampaian warkat melibatkan semua peserta;
H. Menggunakan warkat baku namun dengan standar kertas sekuriti yang lebih rendah
dibandingkan sistem otomasi dan elektronik;
I. Kesalahan perhitungan dapat diminimalkan;

Kriteria SOKL
Kriteria penerapan SOKL di Kantor Bank Indonesia/bank penyelenggara :
1. Peserta telah memiliki PC;
2. Jumlah peserta dan volume warkat kliring cukup banyak sehingga penyelenggaraan
kliring secara manual dipandang tidak lagi efisien dan efektif;

3. Kondisi listrik di kota tersebut cukup baik dan didukung fasilitas back up yang
memadai;
4. Petugas kliring maupun penyelenggara telah memperoleh pelatihan mengenai Semi
Otomasi Kliring Lokal (SOKL).
Keuntungan Penyelenggaraan Kliring SOKL
Keuntungan sistem SOKL dibandingkan sistem manual adalah :
1. Tidak memerlukan pengisian formulir secara manual;
2. Meringankan beban administrasi peserta kliring;
3. Akurasi dan keamanan data terjamin;
4. Tidak perlu terlalu lama berada di ruang kliring penyelenggara;
5. Jumlah petugas kliring bank dapat diefisienkan;
6. Penyerahan warkat kliring bank dapat dilakukan secara berangsur-angsur selama belum
melampaui batas waktu yang ditetapkan;
7. Hasil perhitungan kliring baik Kliring Penyerahan, Kliring Pengembalian (retur)
maupun bilyet saldo dapat diproses lebih cepat dan akurat;
8. Waktu pelayanan kepada nasabah dapat diperlonggar;
9. Program Kliring Retur dapat digabungkan dengan administrasi cek/bilyet giro kosong.
VI. SISTEM OTOMASI
Saat ini pengaturan mengenai Sistem Otomasi terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia
No. 4/7/DASP tanggal 7 Mei 2002 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Otomasi.
Pada sistem otomasi ini pemrosesan warkat kliring dilakukan dengan menggunakan mesin
baca pilah (reader sorter) yang telah memiliki fasilitas image warkat. Dengan fasilitas
image warkat tersebut, setiap warkat yang diproses pada mesin reader sorter akan
ter”tangkap” image warkatnya baik bagian depan maupun belakang.
Pelaksanaan fungsi-fungsi kliring seperti pemilahan dan perhitungan warkat dibantu oleh
mesin baca pilah (reader-sorter) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pemilahan warkat, penyesuaian dan pengecekan warkat dilakukan oleh
penyelenggara
B. Laporan kliring dibuat dan dicetak oleh penyelenggara menggunakan mesin baca
pilah (reader sorter) dan komputer mainframe
C. Distribusi warkat dilakukan oleh penyelenggara
D. Identitas peserta menggunakan sandi bank
E. Hasil perhitungan kliring lebih cepat dan akurat dibandingkan sitem manual dan
SOKL
F. Informasi hasil kliring dapat lebih cepat diketahui oleh peserta kliring dengan
menggunakan fasilitas Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh/SIKJJ dan Pusat
Informasi Pasar Uang/PIPU (khusus KP Jakarta) dan yang dapat diakses secara on
line.

Dalam upaya memperluas dan memperlancar lalul lintas pembayaran giral sebagai salah
satu tugas Bank Indonesia, sistem penyelenggaraan kliring senantiasa dikembangkan agar
dapat terwujud sistem dan proses kliring yang lebih efektif dan efisien.
Sehubungan dengan perkembangan pembayaran giral di Jakarta yang ditandai dengan
adanya pertumbuhan jumlah warkat kliring yang mencapai 6% per tahun dan pertambahan
jumlah kantor bank yang cukup significant (pada waktu itu), menyebabkan pelaksanaan
kliring secara manual di Jakarta terasa semakin sulit. Sehubungan dengan hal tersebut
Direksi Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988
telah memutuskan untuk mengotomasikan penyelenggaraan kliring lokal dan membakukan
warkat kliring di Jakarta. Implementasi sistem otomasi di Jakarta untuk pertama kalinya
terjadi pada tanggal 4 Juni tahun 1990.
Dalam sistem otomasi, penyelenggaraan kliring memerlukan tersedianya warkat
baku otomasi kliring sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia
No.3/27/DASP tanggal 12 Desember 2001 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan
Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti
Beberapa keuntungan penerapan penyelenggaraan kliring secara otomasi adalah
penyelesaian kliring dapat dilakukan secara cepat dan tidak terlalu terpengaruh oleh
bertambahnya jumlah warkat yang diperhitungkan sepanjang volumenya masih sesuai
dengan kapasitas mesin reader sorter. Disamping itu penyelenggara dapat memberikan
fasilitas yang lebih baik kepada peserta antara lain dengan fasilitas pilah warkat kepada
kantor cabang bank peserta. Selain itu kesalahan perhitungan kliring dapat diminimalkan
dibandingkan dengan penyelenggaraan secara manual.

SUMBER :

http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Edukasi/Sistem+Pembayaran/edukasisp2.htm

a. Perkembangan teknologi perbankan elektronik

Beilock dan Dimitrova (2003) meneliti hubungan antara jumlah pengguna internet per 10,000 penduduk dengan GDP per kapita, infrastruktur, dan faktor non-ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa GDP per kapita merupakan determinan yang paling penting terhadap jumlah pengguna internet. Jadi dari data penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa negara-negara yang tingkat penggunaan TIK relatif tinggi secara umum mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi. Beilock dan Dimitrova (2003) selanjutnya menyatakan bahwa semakian tinggi pendapatan per kapita yang mendorong semakin tingginya pengguna internet disebabkan oleh dua alasan. Pertama, ketika pendapatan individual meningkat, maka individu tersebut mampu memperoleh barang dan jasa tambahan, termasuk akses internet. Kedua, pendapatan yang tinggi secara umum berhubungan dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang memungkinkan untuk memiliki ketrampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi internet. Jadi TIK berhubungan erat dengan pengembangan sumber daya manusia.

Konsep digital divide yang menunjukkan kesenjangan tingkat penggunaan teknologi   antara negara maju dan negara berkembang, atau antara satu komunitas tertentu dengan komunitas lainnya, menimbulkan anggapan bahwa penguasaan teknologi berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat atau angka kemiskinan. Flor (2001) menyatakan bahwa ada empat paradigma yang bisa digunakan untuk menganalisis kemiskinan, yaitu paradigma teknologis, paradigma ekonomi, paradigma struktural, dan paradigma kultural. Paradigma teknologis menyatakan bahwa penyebab utama kemiskinan adalah keterbatasan ketrampilan teknologi di negara-negara berkembang.

Menurut Quibria dan Tschang (2001), TIK memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung mencakup (a) informasi mengenai pasar, peluang, dan lain-lain, (b) kesempatan kerja, (c) ketrampilan dan pendidikan, (d) pemeliharaan kesehatan, (e) pemberian layanan pemerintah, dan (f) pemberdayaan. TIK juga bisa meningkatkan kesejahteraan secara tidak langsung melalui pertumbuhan (ekonomi) yang cepat, yang memberikan trikledown effectterhadap perbaikan pendapatan dan kesempatan kerja.

b. Jenis-jenis E-Banking :

1. Automated Teller Machine (ATM). Terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pemindahan dana.

2. Computer Banking. Layanan bank yang bisa diakses oleh nasabah melalui koneksi internet ke pusat data bank, untuk melakukan beberapa layanan perbankan, menerima dan membayar tagihan, dan lain-lain.

3. Debit (or check) Card. Kartu yang digunakan pada ATM atau terminal point-of-sale (POS) yang memungkinkan pelanggan memperoleh dana yang langsung didebet (diambil) dari rekening banknya.

4. Direct Deposit. Salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi (misalnya pemberi kerja atau instansi pemerintah) yang membayar sejumlah dana (misalnya gaji atau pensiun) melalui transfer elektronik. Dana ditransfer langsung ke setiap rekening nasabah.

5. Direct Payment (also electronic bill payment). Salah satu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Dana tersebut secara elektronik ditransfer dari rekening nasabah ke rekening kreditor. Direct paymentberbeda dari preauthorized debit dalam hal ini, nasabah harus menginisiasi setiap transaksi direct payment.

6. Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP). Bentuk pembayaran tagihan yang disampaikan atau diinformasikan ke nasabah atau pelanggan secara online, misalnya melalui email atau catatan dalam rekening bank. Setelah penyampaian tagihan tersebut, pelanggan boleh membayar tagihan tersebut secara online juga. Pembayaran tersebut secara elektronik akan mengurangi saldo simpanan pelanggan tersebut.

7. Electronic Check Conversion. Proses konversi informasi yang tertuang dalam cek (nomor rekening, jumlah transaksi, dll) ke dalam format elektronik agar bisa dilakukan pemindahan dana elektronik atau proses lebih lanjut.

8. Electronic Fund Transfer (EFT). Perpindahan “uang” atau “pinjaman” dari satu rekening ke rekening lainnya melalui  media elektronik.

c. Prinsip penerapan E-Banking

Pengertian Internet Banking : terminologi yang digunakan untuk melakukan transaksi, pembayaran dan lainnya melalui Internet melalui Bank, credit union, atau membangun website aman bersama. Hal ini membiarkan komsumen untuk melakukan proses perbankan diluar jam kerja bank dan darimana saja dimana akses internet tersedia. Dalam kebanyakan kasus web browser digunakan dan koneksi Internet normal tersedia. Biasanya tidak diperlukan piranti lunak atau piranti keras special (tambahan).

Internet Banking pada dasarnya merupakan gabungan 2 istilah dasar yaitu Internet dan Banking (bank). Internet banking yang juga dikenal dengan istilah online banking atau e-banking ini menurut situs wikipedia adalah melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan.

Bagi sebagian orang, internet banking sangat membantu karena bisa melakukan transaksi perbankan di luar jam kerja bank yang sering pendek, dengan hanya membutuhkan koneksi internet dan web browser seperti Internet Explorer.

Kehadiran internet banking membuat perubahan besar dalam layanan perbankan. Segala jenis transaksi yang dulu manual kini bisa diselesaikan tanpa mengenal ruang dan waktu lewat dunia maya. Ada yang bilang, fasilitas internet banking membuat nasabah seperti punya ATM pribadi. Segala jenis layanan perbankan bisa dilakukan sendiri seperti cek saldo, melihat daftar mutasi, pemindah bukuan (transfer rekening), melakukan pembayaran kartu kredit, tagihan telepon dan HP, listrik, PAM dan sebagainya kecuali yang langsung melibatkan uang tunai seperti penyetoran dan penarikan.

Aplikasi teknologi informasi dalam internet banking akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem penjualan yang jauh lebih efektif daripada bank konvensional. Tanpa adanya aplikasi teknologi informasi dalam internet banking, maka internet banking tidak akan jalan dan dimanfaatkan oleh industri perbankan. Secara umum, dalam penyediaan layanan internet banking, bank memberikan informasi mengenai produk dan jasanya via portal di internet, memberikan akses kepada para nasabah untuk bertransaksi dan meng-update data pribadinya.

Persayaratan bisnis dari Internet Banking antara lain:

· aplikasi mudah digunakan;

· layanan dapat dijangkau dari mana saja;

· murah;

· aman;

· dan dapat diandalkan (reliable)

Di Indonesia, internet banking telah diperkenalkan pada konsumen perbankan sejak beberapa tahun lalu. Beberapa bank besar baik BUMN atau swasta Indonesia yang menyediakan layanan tersebut antara lain BCA, Bank Mandiri, BNI, BII, Lippo Bank, Permata Bank dan sebagainya.

Dengan adanya internet banking, memberikan keuntungan antara lain:

1. Business expansion.

Dahulu sebuah bank harus memiliki sebuah kantor cabang untuk beroperasi di tempat tertentu. Kemudian hal ini dipermudah dengan hanya meletakkan mesin ATM sehingga dia dapat hadir di tempat tersebut. Kemudian ada phone banking yang mulai menghilangkan batas fisik dimana nasabah dapat menggunakan telepon untuk melakukan aktivitas perbankannya. Sekarang ada internet banking yang lebih mempermudah lagi karena menghilangkan batas ruang dan waktu.

2. Customer loyality.

Khususnya nasabah yang sering bergerak (mobile), akan merasa lebih nyaman untuk melakukan aktivitas perbankannya tanpa harus membuka account di bank yang berbeda-beda di berbagai tempat. Dia dapat menggunakan satu bank saja.

3. Revenue and cost improvement.

Biaya untuk memberikan layanan perbankan melalui Internet Banking dapat lebih murah daripada membuka kantor cabang atau membuat mesin ATM.

4. Competitive advantage.

Bank yang memiliki internet banking akan memiliki keuntungan dibandingkan dengan bank yang tidak memiliki internet banking. Dalam waktu dekat, orang tidak ingin membuka account di bank yang tidak memiliki fasilitas Internet Banking.

5. New business model.

Internet Banking memungkinan adanya bisnis model yang baru. Layanan perbankan baru dapat diluncurkan melalui web dengan cepat

Prinsip penerapan M-Banking

Mobile banking merupakan aplikasi banking yang berbasis Short Message Service (SMS) untuk melakukan transaksi perbankan. Tujuan dari mobile banking adalah untuk memudahkan nasabah perbankan dalam melakukan transaksi dimanapun mereka berada, kapanpun waktunya dan dalam keadaan apapun. Teknologi komunikasi yang diterapkan menggunakan jaringan radio (wireless)seperti GSM, CDMA, atau TDMA dan jaringan lokal bank dengan protocol TCP/IP

Pada dasarnya SMS merupakan pesan tertulis yang dapat diterima dan dikirim ke pengguna handphone. Dengan adanya kerjasama antara bank dan operator selular serta Nasabah maka transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan dimana saja yang disebut dengan aplikasi Mobile Banking. Bila seseorang melakukan transaksi maka bank akan membuat konfirmasi bahwa pada jam, hari, tanggal, tahun telah terjadi transaksi. Bila nasabah tidak merasa melakukan transaksi maka berhak membatalkan transaksi tersebut.

Keterangan Gambar :

Bila seorang sedang melakukan transaksi, maka bank akan

memberitahukan ke nasabah menggunakan operator GSM melalui SMS. SMS tersebut dikirimkan ke nasabah untuk ditindaklanjuti. untuk SMS sendiri harus mempunyai suatu menu yang interaktif bagi nasabah agar mudah dalam melakukan otentifikasi.

Jenis transaksi yang dapat dilakukan dalam Mobile Banking adalah sebagai berikut :
1. Transfer Uang
• Transfer antar rekening Bank
• Transfer antar Bank

2. Cek Saldo
• Saldo rekening tabungan, rekening pinjaman

3. Informasi
• Informasi tagihan kredit
• 5 transaksi terakhir rekening
• Suku bunga Deposito, suku bunga Tabungan dan informasi  produk bank

4. Pembayaran dan Pembelian
a. Pembayaran :
• Tagihan kredit
• Telepon
• Pesan tiket pesawat
• Tagihan Listrik
• Pajak Bumi dan Bangunan
• Langgan Majalah dan Koran
• Tagihan Internet
• Pembayaran lainnya
b. Pembelian :
• Voucher isi ulang
• Notifikasi SMS
• Pendebitan / pengkreditan di atas nilai tertentu
• Penolakan cek / bilyet giro
• Jatuh tempo rekening Deposito
• Saldo rekening di bawah nilai tertentu

Layanan SMS (Short Messaging Service) ini merupakan suatu jasa nilai tambah bagi para pengguna telepon genggam (mobile station). Cara berkomunikasi dengan layanan SMS ini juga semakin populer dan memiliki trend yang cenderung terus meningkat. Informasi yang dilakukan pada layanan SMS berupa text dengan mode store and forward melalui SMC (Short Message Service Centre).

Sesuai dengan kemajuan teknologi, komunikasi dengan SMS pada saaat ini dapat mendukung segala aktifitasmanusia dalam melakukan transaksi perbankan, seperti teransfer uang, cek saldo, dan pembayaran lainnya. Transaksi yang diinginkan dapat dilakukan dimana saja, kapanpun dan dalam keadaan apa saja yang mendukung kegiatan tersebut. Teknologi ini disebut dengan Mobile Banking, yaitu melakukan transaksi perbankan melalui SMS yang menggunakan jaringan komunikasi wireless (tanpa kabel) yang dihubungkan ke jaringan lokal sebuah bank.

d. International Electronic Fund Transfer

Electronic Funds Transfer Systems (EFTS) sudah menjadi metode utama yang melibatkan pembayaran dana dalam jumlah besar yang dilakukan lembaga keuangan dan nasabah bisnisnya. EFT didefinisikan sebagai pemindahan dana yang diawali dari terminal elektronik, instrument telpon, computer, atau magnetic tape untuk memesan, memerintahkan, atau memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan untuk mendebet atau mengkredit rekening.  Kemampuan lembaga keuangan untuk menyediakan jasa-jasa tersebut seiring dengan perkembangan teknologi computer dan teknologi komunikasi data.

 

SUMBER:

 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/sistem-perbankan-elektronik/

SISTEM KLIRING DAN PEMINDAHAN DANA ELEKTRONIK DI INDONESIA

 

PRINSIP KLIRING

 

 

INFORMASI PADA CHECK DAN  STRUKTUR  KODE MICR

 

 

 

SISTEM KLIRING ELEKTRONIK DI INDONESIA

 

Pengertian umum kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama Bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.  Penyelenggaraan kliring di Jakarta pada awalnya dilaksanakan secara manual. Namun dalam perkembangannya, sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian nasional khususnya di Jakarta dimana pada akhir tahun 1989 volume warkat telah mencapai 82.052 lembar warkat perhari dengan jumlah bank peserta mencapai 613 bank. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan kliring secara manual dirasakan tidak efektif dan efisien lagi dan suasana pertemuan kliring yang hiruk pikuk sering kali diibaratkan dengan suasana “pasar burung”.

 

Melihat kondisi tersebut, Direksi Bank Indonesia dengan SKBI No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988, kemudian menetapkan untuk mengubah sistem penyelenggaraan kliring lokal Jakarta dari sistem manual menjadi sistem otomasi kliring. Meskipun demikian baru pada tanggal 4 Juni 1990 sistem otomasi  dapat diimplementasikan untuk memproses kliring penyerahan. Sementara untuk proses kliring pengembalian tetap dilakukan secara manual, sampai kemudian pada tahun 1994 diganti dengan sistem semi otomasi yang kemudian dikenal dengan sebutan SOKL .

 

Pada tahun 1996 rata-rata volume warkat kliring Jakarta mencapai 216.911 lembar per hari, dengan pertumbuhahan rata-rata dalam tiga tahun sekitar 6%. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya tekanan dalam kegiatan proses warkat kliring baik di bank peserta maupun di Bank Indonesia karena keterbatasan kemampuan sarana kliring yang ada dibandingkan dengan peningkatan jumlah warkat kliring. Pada gilirannya hambatan-hambatan tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam settlement dan penyediaan informasi hasil kliring. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank dan merugikan lembaga lain yang terkait serta menimbulkan efek negatif berantai (systemic risk)

 

Sehubungan dengan itu, sesuai acuan pokok pengembangan sistem pembayaran nasional (Blue Print Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia;1995) yang antara lain memuat visi, kerangka kebijakan dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dalam menciptakan sistem pembayaran nasional yang lebih efektif, efisien, handal dan aman, maka pada tahun 1996 konsep penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik dengan teknologi image mulai dikembangkan oleh Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Pada tanggal 18 September 1998, Bank Indonesia mencatat sejarah baru dalam bidang sistem pembayaran dimana untuk pertama kalinya di Indonesia diresmikan penggunaan Sistem Kliring Elektronik (SKE) oleh Gubernur Bank Indonesia, DR. Syahril Sabirin. Penerapan SKE tersebut dilakukan pada Penyelenggaraan Klring Lokal Jakarta dimana pada awal implementasi, jumlah peserta yang ikut serta masih terbatas 7 bank peserta kliring (BRI, BDN, BII, BCA, Deutsche Bank, Standard Chartered, Citibank) dan 2 peserta intern dari Bank Indonesia (Bagian Akunting Thamrin dan Bagian Akunting Kota). Keikutsertaan kantor-kantor bank dalam Kliring Elektronik dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan teknis masing-masing peserta. Bagi kantorkantor bank yang belum menjadi anggota Kliring Elektronik, perhitungan kliring tetap menggunakan sistem kliring otomasi. Implementasi Kliring Elektronik secara menyeluruh kepada seluruh peserta kliring di Jakarta baru dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2001

 

 

 

A.  WARKAT

 

Warkat merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan melalui kliring. Jenis warkat yang dapat diperhitungkan dalam kliring adalah :

  1. Cek;
  2. Bilyet Giro;
  3. Wesel Bank Untuk Transfer;
  4. Surat Bukti Penerimaan Transfer;
  5. Nota Debet; dan
  6. Nota Kredit.

 

B. DOKUMEN KLIRING

 

Dokumen kliring merupakan dokumen kontrol dan berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan kliring yang terdiri dari :

  1. Bukti Penyerahan Warkat Debet – Kliring Penyerahan (BPWD);
  2. Bukti Penyerahan Warkat Kredit – Kliring Penyerahan (BPWK);
  3. Kartu Batch Warkat Debet;
  4. Kartu Batch warkat Kredit; dan
  5. Lembar Subsitusi.

 

Setiap warkat dan dokumen kliring yang digunakan wajib memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain meliputi kualitas kertas, ukuran, dan rancang bangun. Setiap pembuatan dan pencetakan warkat dan dokumen kliring untuk pertama kali dan atau perubahannya oleh peserta wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia Dalam Kliring Elektronik, agar data pada warkat dan dokumen kliring dapat dibaca oleh mesin baca pilah yang ada di Penyelenggara maka warkat dan dokumen kliring tersebut wajib dicantumkan Magnetic Ink Character Recognition (MICR) code line. MICR adalah tinta magnetic khusus yang dicantumkan pada clear band yang merupakan informasi dalam bentuk angka dan simbol.

 

PENYELENGGARAAN KLIRING

Dalam penyelenggaraan Kliring Lokal secara elektronik di Jakarta mencakup dua siklus kegiatan kliring

1.   Siklus Kliring Nominal Besar, terdiri dari :

a. Kliring Penyerahan Nominal Besar

b. Kliring Pengembalian Nominal Besar Kedua kegiatan kliring tersebut dilakukan pada hari yang sama.

 

2.   Siklus Kliring Ritel, terdiri dari :

a.         Kliring Penyerahan Ritel

b. Kliring Pengembalian Ritel Kedua kegiatan kliring tersebut dilakukan pada tanggal yang berbeda yaitu kegiatan kliring pada huruf b dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah kegiatan kliring pada huruf a dilaksanakan.

Keterangan :

−    Kliring penyerahan bagian pertama dari siklus kliring guna memperhitungkan warkat yang disampaikan oleh peserta.

−    Kliring Pengembalian merupakan bagian kedua dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat debet kliring penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya.

 

 

MEKANISME STELMEN

Dasar perhitungan dalam Kliring Elektonik adalah Data Keuangan Elektronik (DKE).  Perhitungan hasil kliring tersebut akan tercermin dalam Bilyet Saldo Kliring yang dapat bersaldo kredit (menang kliring) atau bersaldo debet (kalah kliring) untuk dibukukan secara efektif langsung ke rekening giro masing-masing bank di Bank Indonesia tanpa memperhatikan kecukupan dana yang tersedia (netting settlement).

Apabila jumlah kekalahan kliring melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia dan peserta tidak dapat menutupnya sampai dengan Bank Indonesia menutup sistem akunting, maka bank yang bersangkutan dinyatakan memiliki Saldo Giro Negatif. Apabila Saldo Giro Negatif tersebut tidak dapat ditutup sampai dengan pukul 09.00 WIB pada hari kerja berikutnya, peserta tersebut akan dikenakan sanksi penghentian sementara dari kliring lokal oleh Bank Indonesia.

 

KARAKTERISTIK SKE

 

Peserta

 

Berdasarkan jenis kepesertaan, hal ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu :

  1. Peserta langsung Aktif (PLA), peserta yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan DKE ke Sistem Pusat Komputer Kliring Elektronik (SPKE) dan menyampaikan bundel warkat kepada penyelenggara serta menerima hasil perhitungan kliring dan warkat dari penyelenggara dengan menggunakan identitas peserta yang bersangkutan
  2. Peserta Langsung Pasif (PLP), peserta yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan DKE ke SPKE dan menyampaikan kewenangan untuk mengirimkan DKE ke SPKE dan menyampaikan bundel warkat kepada penyelenggara melalui dan menggunakan identitas PLA, tetapi dapat menerima hasil perhitungan kliring dan warkat dari penyelenggara dengan menggunakan identitas peserta yang bersangkutan
  3. Peserta Tidak Langsung (PTL) adalah peserta yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan DKE ke SPKE dan menyampaikan bundel warkat kepada penyelenggara melalui dan menggunakan identitas PLA, serta menerima hasil perhitungan kliring dan warkat dari penyelenggara dengan menggunakan identitas PLA atau PLP.

 

Sarana Ske

 

Peserta PLA wajib menyediakan sarana TPK yang terdiri dari :

  1. Perangkat lunak aplikasi TPK
  2. Perangkat lunak operation system
  3. Personal Computer (PC)
  4. Mesin reader encoder, atau mesin encoder
  5. Jaringan Komunikasi Data (JKD) cadangan (dial up)
  6. Sarana backup TPK

 

Diagram Ske

 


Mekanisme

 

Secara umum mekanisme proses Kliring Elektronik adalah sebagai berikut :

  1. Mempersiapkan warkat dan dokumen kliring meliputi pemisahan warkat menurut jenis transaksinya (warkat debet atau warkat kredit), pembubuhan stempel kliring dan pencantuman informasi MICR code line baik pada warkat maupun pada dokumen kliring.
  2.  Selanjutnya Bank pengirim merekam data warkat kliring ke dalam sistem TPK dengan menggunakan mesin reader encoder atau meng-input data warkat untuk menghasilkan DKE.
  3.  Mengelompokkan warkat dalam batch kemudian menyusunnya dalam bundel warkat yang terdiri dari: BPWD/BPWK; Lembar Substitusi; Kartu Batch Warkat Debet/Kredit ; Warkat Debet/Kredit.
  4. Mengirimkan batch DKE secara elektronik melalui JKD ke SPKE di penyelenggara. Fisik warkat dari DKE selanjutnya dikirim ke penyelenggara untuk dipilah berdasarkan bank tertuju secara otomasi dengan menggunakan mesin baca pilah berteknologi image.
  5. Peserta dapat melihat status DKE di TPK masingmasing, apakah pengiriman tersebut sukses atau gagal.
  6. SPKE akan memproses DKE yang diterima secara otomatis setelah batas waktu transmit DKE berakhir
  7. Selanjutnya SPKE akan mem-broadcast informasi hasil kliring kepada seluruh TPK sehingga peserta dapat secara on-line melihat posisi hasil kliring melalui TPK
  8. Hasil perhitungan DKE tersebut (Bilyet Saldo Kliring) selanjutnya dibukukan ke rekening giro masing-masing bank di sistem Bank Indonesia

 

PAYMENT SYSTEM (SETTLEMENT SYSTEM) : BANK INDONESIA  REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

 

Untuk mendukung efektifitas implementasi kebijakan moneter dan untuk mempercepat pemulihan industri perbankan, kebijakan system pembayaran akan diarahkan untuk mempercepat pengembangan dan implementasi suatu system pembayaran yang efisien, akurat, aman, dan konsisten melalui peningkatan kualitas layanan. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah melalui implemnetasi Real Time Gross Settlement System (BI-RTGS) yang sudah dimulai sejak 17 November tahun 2000 di  Jakarta.

 

 

Tujuan RTGS:

  1. Memberikan pelayanan sistem transfer dana antar peserta, antar nasabah peserta dan pihak lainnya secara cepat, aman, dan efisien
  2. Memberikan kepastian pembayaran
  3. Memperlancar aliran pembayaran (payment flows)
  4. Mengurangi resiko settlement baik bagi peserta maupun nasabah peserta (systemic risk)
  5. Meningkatkan efektifitas pengelolaan dana (management fund) bagi peserta melalui sentralisasi rekening giro
  6. Memberikan informasi yang mendukung kebijakan moneter dan early warning system bagi pengawasan bank
  7. Meningkatkan efisiensi pasar uang

 

Karakteristik

 

  1. V Shaped Structure
  2. Transfer mechanism
  3. Window Time
  4. No Money No Game
  5. Capping
  6. Queue Management and Gridlock Resolution
  7. Intraday Liquidity Facility
  8. Bye-Laws
  9. Information Technology Security and Disaster Recovery Plan
  10. Future Plan

 

Mekanisme Transfer

 

  1. Bank pengirim memasukkan transfer kredit ke terminal RTGS yang ada di bank tersebut yang selanjutnya akan dikirim ke RTGS Computer Center (RCC) di Bank Indonesia
  2. RCC akan memproses transfer kredit tersebut dengan mekanisme sebagai berikut:
  • Memverifikasi apakah saldo rekening bank pengirim lebih besar atau sama dengan jumlah nominal dari transfer kredit tersebut
  • Jika saldo tersebut mencukupi, maka proses akan dieksekusi sacara simultan sehingga rekening bank pengirim dikurangi dan rekening bank penerima akan ditambah secara otomatis
  • Jika saldo rekening bank pengirim tidak mencukupi makan transfer kredit tersebut akan ditempatkan dalam antrian di dalam mesin RTGS

3. Informasi mengenai transfer kredut akan dikirimkan secara otomatis ke RCC, RTGS terminal bank pengirim, dan bank penerima.

 

Manajemen Antrian

 

  1. Sistem antrian pada BI-RTGS didasarkan pada priority level and first in first out (FIFO)
  2. Modul antrian dalam BI-RTGS dilengkapi dengan bypass FIFO facility yang beroperasi otomatis jika antrian mencapai jumlah tertentu, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah antrian
  3. Tingkat prioritas antriannya adalah sebagai berikut:
  • Prioritas pertama        : Hasil kliring
  • Prioritas kedua           : Transaksi bank dengan BI/pemerintah
  • Prioritas ketiga           : Transfer kredit dari bank peserta BI-RTGS

 

SUMBER:

 

journal.mercubuana.ac.id/data/xBAB%206.doc

Perkembangan teknologi komputer di Perbankan
Semakin majunya teknologi di dunia transaksi perbankanpun mulai mengunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu / nasabah datang ke cabang2 bank yang disediakan oleh bank yang dia gunakan untuk menabung/infertasi menjadi lebih mudah karena bank mulai mengunakan teknoligi berbasis komputer dan sekarang sudah bisa mengakses lewat internet bahkan dengan mobile “HP” dengan SMS sudah banyak diterapkan bank.
Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa seperti :
– Adanya transaksi berupa Transfer uang via mobile maupun via teller.
– Adanya ATM ( Auto Teller Machine ) pengambilan uang secara cash secara 24 jam.
– Penggunaan Database di bank – bank.
– Sinkronisasi data – data pada Kantor Cabang dengan Kantor Pusat Bank.

Dengan adanya jaringan computer hubungan atau komunikasi kita dengan klien jadi lebih hemat, efisien dan cepat. Contohnya : email, teleconference.
Sedangkan di rumah dapat berkomunikasi dengan pengguna lain untuk menjalin silaturahmi (chatting), dan sebagai hiburan dapat digunakan untuk bermain game online, sharing file. Apabila kita mempunyai lebih dari satu komputer, kita bisa terhubung dengan internet melalui satu jaringan. Contohnya seperti di warnet atau rumah yang memiliki banyak kamar dan terdapat setiap komputer di dalamnya.
Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan electronic transaction (e-banking) melalui ATM, phone banking dan Internet Banking misalnya, merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi.
Kriteria Pemilihan Teknologi Perangkat Lunak Perbankan
Lembaga keuangan di Indonesia, termasuk bank, sudah lebih cepat dan intensif dibandingkan sector atau jenis industri lainnya dalam menerapkan teknologi computer dalam memberikan pelayanannya ke nasabah. Jasa-jas ini meliputi pembayaran komputerisasi (pemindahan dana melalui computer dengan fasilitas jaringan komunikasi datanya); jasa penyetoran dan pengambilan dana secara otomatis melalui ATM atau berbagai jenis kartu plastic; homebanking dan internet banking serta fasilitas pelayanan lainnya. Beberapa contoh jenis teknologi computer tersebut diantaranya mesin Automated Teller Machine (ATM), berbagai jenis kartu kredit, Point of sales (POS), electronic fund transfer system, dan otomatisasi kliring.

Fungsi teknologi informasi (TI) telah mengalami perubahan dan perkembangan pesat pada decade terakhir ini. Fungsi TI yang semakin khusus mendorong setiap bank untuk membentuk bagian, departemen, atau unit kerja khusus tersendiri. Walaupun struktur tersebut tergantung pada berbagai factor misalnya skla bisnis dan beban kerja, tetapi unit kerja tersebut mencerminkan 2 aspek kegiatan yaitu aspek pengembangan teknologi dan aspek operasionalnya.

Fasilitas pengolahan data yang tersedia di bank saat ini merupakan hasil kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk menjalankan operasi secara sistematis dan baik sesuai dengan aliran masuk dan keluar dana bank. Fasilitas tersebut berfungsi untuk menangani, memilih, menghitung, menyusun, melaporkan, dan mengirimkan informasi. Jadi penggunaan TI di bank dimaksud adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan data kegiatan usaha perbankan sehingga dapat memberikan hasil yang akurat, benar, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi (sesuai peraturan Bank Indonesia).

Fungsi TSI yang tepat tidak terlepas dari criteria pemilihan jenis teknologi yang akan digunakan oleh bank. Sistem aplikasi computer yang digunakan di bidang perbankan harus bisa mengakomodasikan semua kebutuhan bank dan sesuai dengan ketentuan otoritas moneter (salam hal ini adalah Bank Indonesia). Hal ini memerlukan pemilihan software computer mengingat jenis software yang ada dan ditawarkan di pasar relative banyak. Secara umum pemilihan ini berdasarkan kesesuaian antara kapasita bank dengan fasilitas atau kemampuan software yang akan dipilih sehingga investasi yang telah dikeluarkan benar-benar efektif dan memberikan nilai tambah terhadap bank.

Sebagai contoh, Bank yang kapasitasnya relative kecil, misalnya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR kurang relevan bila menggunakan system aplikasi computer yang menyediakan fasilitas transaksi dalam valuta asing atau pengelolaan giro. Hal ini menginbgat bahwa BPR tidak boleh melakukan transaksi dalam valuta asing dan tidak ikut dalam lalu lintas pembayaran giral. Penggunaan software tersebut menjadi tidak efisien dan biaya investasinya lebih besar dibandingkan dengan nilai tambah yang dihasilkannya.

Kriteria pemilihan software computer perbankan yang baik sesuai dengan kebutuhan bank secara umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Kemampuan dokumentasi atau Penyimpanan Data

Jenis dan klasifikasi data bank yang relative banyak harus bisa ditampung oleh software yang akan digunakan, termasuk pertimbangan segi keamanan datanya. Jumlah nasabah serta frekuensi dan jumlah transaksi harian yang besar memerlukan memory computer yang besar, selain memerlukan kecepatan prosesor yang tinggi juga. Sebagai contoh BPR kurang efisien jika menggunakan mesin besar, misalnya AS/400 dalm operasionalnya karena kapasitas dan cakupan geografis BPR biasanya relative kecil.

2. Keluwesan (Flexibility)

Operasional bank selalu berkembang dengan kebutuhan yang berubah-ubah dan mungkin bertambah di kemudian hari walaupun informasi dasarnya tetap sama. Kondisi ini harus bisa diantisipasi oleh perangkat lunak computer sampai batas-batas tertentu. Setiap bank mempunyai system dan prosedur yang mungkin berbeda meskipun data atau informasi dasar yang diolahnya sama. Perangkat lunak computer yang fleksibel dapat digunakan oleh dua bank yang kapasitasnya sama tetapi system dan prosedurnya berbeda.

3. Sistem Keamanan

Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (agent of trusth), bank memerlukan system keamanan yang handal untuk menjaga kerahasiaan data atau keuangan nasabah; serta mencegah penyalahgunaan data atau keuangan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Software computer perbankan yang baik harus menyediakan fasilitas pengendalian dan pengamanan tersebut.

4. Kemudahan penggunaan (user friendly)

Pengertian mudah dioperasikan bukan berarti setiap pemakai (user) bisa mengakses ke software tersebut tetapi petugas yang memang mempunyai kewenangan mudah mengoperasikan proses yang menjadi tanggung jawabnya. Tahap input, proses, dan output yang dilakukan pada software tersebut tidak menjadi penghambat dalam kegiatan perbankan secara keseluruhan. System aplikasi computer yang baik bahkan dapat mendeteksi kesalahan pengoperasian yaitu dengan memberikan error message dan memberikan petunjuk pemecahan masalahnya.

5. Sistem Pelaporan (Reporting system)

Data atau informasi yang dibutuhkan harus bisa disajikan dalam bentuk yang jelas dan mudah dimengerti. Bank memerlukan laporan-laporan yang lengkap dan jelas tersebut terutama dalam proses pemeriksaan (audit) atau penyajian laporan yang bisa dimengerti oleh pihak-pihak yang berkempentingan dengan harapan keuangan setiap bank menjadi lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

6. Aspek Pemeliharaan

Kinerja software perbankan diharapkan relative stabil selama bank beroperasi. Kondisi ini memerlukan aspek pemeliharaaan yang baik, dalam arti secara teknis tidak sulit dilakukan dan tidak membutuhkan biaya yang relative mahal. Pemeliharaan ini juga menyangkut pergantian atau perbaikan teknis peralatan dan modifikasi atau pengembangan software.

7. Source Code

Software perbankan biasanya merupakan program paket yang sudah di-compile sehingga menjadi excecutable file. File program tersebut relative tidak bisa dirubah atau dimodifikasi seandainya bank menginginkan perubahan atau fasilitas tambahan dari software tersebut. Kondisi ini bisa diatasi jika pihak bank mempunyai dan memahami software tersevut dalam bentuk bahasa pemrograman aslinya atau source code.

Struktur informasi dan hubungan antar sub sitem aplikasi bank
HUBUNGAN ANTAR SUB SISTEM APLIKASI PADA OPERASIONAL BANK

Konsep front office yang lebih mendekati sisi nasabah dan konsep back office yang lebih mendekati sisi bank sebagai lembaga keuangan yang harus mencatat, mendokumentasikan, dan atau mempublikasikan informasi keuangan, menyebabkan system aplikasi perbankan terdiri dari sub-sub system yang saling berkaitan sesuai dengan tahap-tahap pemrosesan dan jenis-jenis data keuangan

 

SUMBER:

 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/teknologi-komputer-di-perbankan/

Sensitivity to Market Risk

 

Penilaian terhadap Sensitivity to Market Risk mencakup kemampuan modal bank untuk mengcover akibat yang ditimbulkan oleh perubahan risiko pasar dalam berbagai skenario. Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat adanya pergerakan variable pasar dari portfolio yang dapat merugikan bank (adverse movement).

Penilaian mencakaup seluruh asset & liability maupun rekening administrative baik pada banking book maupun trading book (bila ada). Trading book adalah surat berharga yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual kembali, dan banking book adalah seluruh surat berharga yang tidak termasuk dalam definisi trading book.

Download File : http://bankirnews.com/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=158&view=viewdownload&catid=15&cid=8

 

SUMBER:

http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=337%3Asensitivity-to-market-risk&catid=95%3Arisiko-pasar&Itemid=148

 

 

Likuiditas (Liquidity)

Yaitu penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan
1-month maturity mismatch ratio
Loan to Deposit Ratio (LDR)
Proyeksi cash flow 3 bulan mendatang
Ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti
Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities management/ALMA)
Kemampuan Bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya dan stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

Sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to Market Risk)

Yaitu penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga
Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) nilai tukar, dan
Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan Bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) Bank, masyarakat pengguna jasa Bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan Bank, dan pihak lainnya. Kondisi Bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi Bank. Perubahan eksposur risiko Bank dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko Bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi Bank secara keseluruhan.

Perkembangan metodologi penilaian kondisi Bank senantiasa bersifat dinamis sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan Bank harus diatur kembali agar lebih mencerminkan kondisi Bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Pengaturan kembali tersebut antara lain meliputi penyempurnaan pendekatan penilaian (kualitatif dan kuantitatif) dan penambahan faktor penilaian.

Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi Bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia, antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank. Agar pada waktu yang ditetapkan Bank dapat menerapkan sistem penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, maka perbankan perlu melakukan langkah-langkah persiapan dalam menerapkan sistem tersebut.

 

SUMBER:

 

http://ricojacson.wordpress.com/2011/05/28/penilaian-management-penilaian-earning-penilaian-liquidity-penilaian-sensitivity-tulisan-softskill-terapan-komputer-perbankan/

TINGKAT KESEHATAN BANK

A. Dasar Hukum Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Oleh Bank Indonesia

  • • Dasar Hukum I

UU No. 10 Thn 1998, Undang-Undang Perbankan.

  • • Dasar Hukum II

UU No. 3 Thn 2004, Undang-Undang Bank Sentral

B. Mengapa Bank Harus Diatur dan Diawasi:

Pengertian Tingkat Kesehatan Bank :

“Bank yang dapat menjalankan fungsi-

fungsinya dengan baik”

~ Fungsi Intermediasi

~ Membantu kelancaran sistem pembayaran

~ Perantara kebijakan moneter

C. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

– capital

CAR = MODAL / ATMR X 100%

CAR = 8%

Asset(Kualitas Aktiva Produktif)

– BDR = Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan / Total Aktiva Produktif X 100 %

– Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan

Manajemen

– Manajemen Umum (Strategi, Struktur, Sistem, Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan, Budaya Kerja).

– Manajemen Risiko (Risiko Likiuditas, Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Pemilik dan Pengurus)

Earning(Rentabilitas)

ROA = Laba Sebelum Pajak / Rata-rata Volume Usaha X 100%

BOPO = Biaya Opersional / Rata-rata Volume Usaha X 100%

Liquidity

Kewajiban Bersih Antar Bank / Modal Inti X 100%

LDR = Jumlah Kredit yang Diberikan / Dana yang Diterima Bank X 100%

Sensitifity

Kelebihan Modal / Potensi Kerugian Suku Bunga X 100%

Kelebihan Modal / Potensi Kerugian Nilai Tukar X 100%

 

Kesehatan Bank Umum

Tujuan : Sarana untuk Menetapkan Strategi Usaha Dimasa Akan Datang, dan Sarana Penetapan dan Implementasi Strategi Pengawasan Bank .

 

Hal-hal yang Mempengaruhi Penilaian Kesehatan Bank Umum

– Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit

– Pelanggaran Ketentuan Posisi Devisa Netto

– Pelanggaran Ketentuan Know Your Customer

– Pelanggaran Transparansi Produk Bank dan

– Penggunaan Data Pribadi Nasabah

– Pelanggaran Ketentuan Penyelesaian

– Pengaduan Nasabah

 

Faktor yang Mengugurkan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

~ Perselisihan Intern

~ Campur Tangan Pihak Luar Bank

~ Window Dressing

~ Praktek Bank dalam Bank

~ Kesulitan yang Mengakibatkan Pengunduran dalam Kliring

~ Praktek yang Membahayakan Usaha Bank

 

SUMBER:

 

http://gogreengirl-citoracat.blogspot.com/